RRI.CO.ID, Kaimana – Pemerintah Kabupaten Kaimana mengikuti Asesmen Kesiapan Digital Pemerintah Daerah Wilayah Papua yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melalui Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Klinik Pemerintah Digital tersebut berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada 13–16 Juli 2026. Asesmen ini dilaksanakan sebagai upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaimana, Taufik Wahyu Hidayat, S.E., M.M., mengatakan asesmen tersebut bertujuan memetakan tingkat kesiapan digital pemerintah daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses transformasi digital, serta menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar pendampingan dan percepatan penerapan SPBE.

Hal tersebut disampaikan Taufik kepada wartawan di ruang kerjanya. Menurutnya, Kabupaten Kaimana bersama Kabupaten Fakfak dipilih sebagai perwakilan Provinsi Papua Barat dalam kegiatan asesmen tersebut.

Sebelum pelaksanaan asesmen, seluruh peserta diminta mengisi formulir yang memuat data awal terkait berbagai indikator penilaian kesiapan digital pemerintah daerah.

“Data yang disampaikan menjadi bahan awal analisis dalam pelaksanaan asesmen. Selanjutnya, peserta bersama tim Kementerian Komunikasi dan Digital serta tenaga ahli dari perguruan tinggi melakukan penelaahan terhadap setiap indikator kesiapan digital untuk mengetahui kondisi riil masing-masing daerah,” ujar Taufik.

Ia menjelaskan, transformasi digital merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan penerapan SPBE sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

Taufik menambahkan, melalui Program Klinik Pemerintah Digital, pemerintah daerah memperoleh pendampingan dan konsultasi guna meningkatkan kapasitas serta kesiapan digital secara berkelanjutan.

Asesmen tersebut dilakukan dengan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kebijakan, tata kelola, infrastruktur, sumber daya manusia hingga layanan digital yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis yang disesuaikan dengan kondisi aktual setiap daerah. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pendampingan lanjutan melalui Program Klinik Pemerintah Digital.

“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung peningkatan Indeks SPBE dan mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah,” jelasnya.

Asesmen Kesiapan Digital Pemerintah Daerah Wilayah Papua diikuti 15 pemerintah daerah, yakni Kabupaten Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, Jayapura, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Boven Digoel, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Raja Ampat, Maybrat, serta Kota Jayapura.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh rekomendasi yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Dengan demikian, percepatan transformasi digital dapat dilakukan secara lebih terarah guna mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.