RRI.CO.ID, Kaimana - Wakil Bupati Kaimana, Ishak Waryensi, memaparkan sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Kroy, Kaimana, Senin 27 April 2026.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan dan penempatan guru secara merata, terutama di wilayah distrik dan kampung, disertai peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitas bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya pada sekolah kedinasan, sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul daerah.

“Pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan. Pemerintah daerah akan memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan hingga ke wilayah kampung dan distrik,” ujar Ishak Waryensi.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk percepatan program penurunan angka stunting. Pemerintah juga mendorong pembiayaan pendidikan dokter bagi Orang Asli Papua agar dapat menempuh pendidikan spesialis guna memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Kaimana.

" Selain pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah daerah akan memperluas dukungan bagi pelaku usaha lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat," ujarnya.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pada wilayah terpencil, guna memperkuat konektivitas antar distrik. Pembangunan tersebut mencakup pengembangan infrastruktur multimoda yang menghubungkan jalur darat, laut, dan udara.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan pendampingan serta bantuan hukum bagi Orang Asli Papua sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat.