RRI.CO.ID, Kaimana - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pengoperasian tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Keputusan tersebut diambil karena pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dinilai belum memenuhi standar lingkungan.

Penghentian sementara ini dibenarkan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kaimana, Lorentinus Riwu, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu 15 April 2026.

Lorentinus menjelaskan, sejak awal pendirian dapur SPPG di Kaimana, pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah dilibatkan dalam mekanisme teknis pengelolaan IPAL.

Menurutnya, koordinasi dengan instansi lingkungan hidup seharusnya dilakukan guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.

“Tidak adanya koordinasi pembangunan dapur SPPG ke Dinas Lingkungan Hidup menyangkut hal-hal teknis dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara regulasi dapur SPPG memang tidak diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, pengelola tetap wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada dinas terkait.

“Kami berharap ada laporan, baik lisan maupun tertulis. Kalau ada, pasti kami bantu mengarahkan bagaimana mengelola limbah agar tidak terjadi masalah seperti sekarang,” tegasnya.

Lorentinus mengungkapkan, pihaknya justru pertama kali mengetahui persoalan pengelolaan limbah tersebut dari laporan masyarakat. “Kami juga baru tahu dari masyarakat bahwa ada pengelolaan limbah yang tidak sesuai di beberapa dapur SPPG di Kaimana,” katanya.

Pemerintah daerah berharap penghentian sementara operasional dapur SPPG dapat menjadi momentum evaluasi agar sistem pengelolaan limbah diperbaiki sesuai standar lingkungan sebelum kembali beroperasi.