BPBD Kaimana Tunggu SK Tanggap Darurat untuk Tangani Kekeringan dan Karhutla

RRI.CO.ID, Kaimana — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kaimana meminta Pemerintah Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat sebagai dasar penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kabupaten Kaimana, Hans Janes Melchior Litaay, mengatakan penerbitan SK tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih maksimal, termasuk dalam dukungan penganggaran.

“Yang pertama itu, Pemda harus keluarkan SK tanggap darurat. Bupati keluarkan SK tanggap darurat, dasar itu baru kita bisa ambil langkah-langkah ke depan. Karena penganggarannya setelah SK itu keluar,” kata Hans usai mengikuti rapat tanggap darurat di ruang rapat Kantor Bupati Kaimana, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, BPBD berharap SK tersebut segera diterbitkan mengingat kondisi kekeringan dan kebakaran hutan telah terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Kaimana.

“Nah, harapannya kami SK segera keluar, supaya kita bisa mengambil langkah untuk penanganan terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan di beberapa titik yang sudah terjadi di Kaimana,” ujarnya.

Hans menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi BPBD dalam penanganan bencana adalah keterbatasan peralatan dan dukungan anggaran. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan petugas menuju lokasi kejadian.

“Kendalanya pasti berkaitan dengan peralatan dan penganggaran. Itu yang paling penting, karena kita mau pergi juga kalau tidak ada anggaran, mau pergi bagaimana,” jelasnya.

Meski demikian, BPBD telah melakukan langkah antisipasi dengan menempatkan dua unit alat alkon di wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan. Peralatan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran, terutama sebagai upaya mencegah api menjalar hingga ke kawasan permukiman.

Hans menyebut laporan kejadian kebakaran telah diterima BPBD dari sejumlah wilayah. Selain kejadian di Kenci dan Wermura, laporan terbaru juga diterima dari Burubay dan Melbunyibawa. Untuk mempercepat penerimaan informasi, BPBD telah membuka posko pengaduan di kantor dan mengajak masyarakat melaporkan setiap kejadian kebakaran maupun kondisi darurat.

Terkait koordinasi, Hans mengatakan BPBD telah membangun komunikasi dengan TNI dan Polri. Dukungan juga telah diberikan untuk membantu petugas dalam penanganan di wilayah Wermura. Sementara untuk wilayah Burwai dan Yalkunyibawa, BPBD belum melakukan tindakan lapangan karena masih menunggu penerbitan SK tanggap darurat kekeringan dan Karhutla.