Warga Yamor Palang Proyek Jalan, Minta Dibangun hingga Nabire

RRI.CO.ID, Kaimana – Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, menuju Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menuai keberatan dari masyarakat setempat. Perwakilan tokoh adat dan masyarakat bahkan melakukan pemalangan terhadap pekerja serta alat berat di lokasi pembangunan. Pemalangan dilakukan karena pembangunan jalan disebut baru mencapai sekitar lima kilometer. Masyarakat Yamor berharap pekerjaan tidak berhenti pada ruas tersebut, melainkan dilanjutkan hingga Nabire sehingga akses untuk mengangkut hasil kebun, daging hewan buruan dan berbagai hasil alam dapat terbuka.

Informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma melalui Kapolsek Yamor Iptu Riky Eramuri dan diteruskan Kapolpos Yamor Bripka Marten Wayoi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis 17 September 2026, Marten mengatakan dirinya baru menerima laporan karena keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.

“Saya baru mendapatkan informasi ini tadi pagi tanggal 17 September 2026, karena di sana jaringan tidak ada dan agak jauh dari lokasi jalan kita di pos. Kemudian yang mewakili masyarakat palang adalah perwakilan tokoh adat, Bapak Menaser Kamanderay dari Kampung Kewo,” ungkap Marten.

Menurut Marten, informasi mengenai pemalangan diterima dari pihak kontraktor dan perwakilan masyarakat. Namun, kondisi geografis dan jarak lokasi yang cukup jauh dari Pos Yamor membuat aparat belum dapat melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian.

“Tadi siang saya baru dapat informasi dari pihak kontraktor dan juga Bapak Menaser Kamanderay terkait pemalangan itu. Namun mengingat jarak dari pos ke TKP agak jauh dan kondisi wilayah serta iklim cuaca yang sangat panas dan sungai yang sudah kering membuat transportasi kita ke TKP agak sulit,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Menaser yang diterima Marten, aksi tersebut berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap pembangunan akses Yamor-Nabire. Ruas yang baru dikerjakan sekitar lima kilometer dinilai belum menjawab kebutuhan warga untuk membuka jalur ekonomi menuju Nabire.

Kondisi itu semakin menyulitkan karena masyarakat selama ini memanfaatkan sungai dan danau sebagai jalur transportasi. Saat musim kemarau, debit air menyusut sehingga pengangkutan hasil perkebunan maupun daging hasil perburuan menuju Nabire menjadi lebih sulit.

Marten mengatakan, berdasarkan penyampaian tokoh masyarakat, ruas tersebut disebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat karena sebelumnya merupakan jalan bekas perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Persoalan akses juga pernah disampaikan masyarakat ketika Wakil Gubernur Papua Barat bersama Ketua DPRK Kaimana dan Kepala Dinas PUPR Kaimana mengunjungi Distrik Yamor pada awal Oktober 2025.

“Masyarakat sangat kesal karena sebelumnya mereka mendapat informasi bahwa jalan dari simpang jalan Trans sampai Kampung Ururu, ibu kota Distrik Yamor, akan dikerjakan pada 2026. Namun yang terjadi pembangunan hanya sekitar lima kilometer,” kata Marten, mengutip penyampaian Menaser Kamanderay.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait kelanjutan pembangunan ruas tersebut. Bagi warga Yamor, keberadaan akses darat menuju Nabire bukan hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga membuka peluang pemasaran hasil alam sekaligus memperpendek jalur pelayanan masyarakat.

Selain mendukung aktivitas ekonomi, akses tersebut dinilai penting untuk pelayanan kesehatan. Masyarakat berharap pembangunan jalan dapat membantu proses evakuasi atau rujukan pasien dari Puskesmas Yamor menuju fasilitas kesehatan yang lebih memadai ketika menghadapi kondisi darurat.