RRI.CO.ID, Kaimana - Kepala Suku Napiti, Frans Amerbay, menilai berbagai keluhan masyarakat adat yang disampaikan melalui media sosial merupakan hal wajar, karena dinilai sebagai bentuk kekecewaan akibat lambatnya respons pemerintah daerah terhadap aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi postingan masyarakat adat beberapa waktu lalu di Kabupaten Kaimana.

Menurut Frans, masyarakat pada dasarnya hanya ingin harapan mereka didengar dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat.

“Postingan seperti itu wajar saja, karena mereka merasa harapan yang disampaikan ke pemerintah daerah lambat direspons,” ujarnya.

Frans yang juga mantan anggota DPRK Kaimana dari partai Golkar periode 2014-2019 mengungkapkan, pihaknya bersama Dewan Adat sebelumnya telah bertemu dengan bupati untuk membahas sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk aksi pemalangan yang sempat terjadi. Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengusulkan agar formasi pendidikan, khususnya tingkat SMA, dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing suku.

Ia menjelaskan, usulan tersebut muncul karena terdapat puluhan formasi yang tidak terisi, sehingga diharapkan dapat dikonversi untuk kepentingan pendidikan masyarakat adat. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu respons dan kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah maupun pusat.

ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPRK jalur Otonomi Khusus yang mewakili masyarakat adat setempat. Ia optimistis apabila pemerintah bergerak cepat dan tepat, stabilitas sosial serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut dapat kembali berjalan normal.