Stunting Papua 24,7 Persen, Pemprov Dorong Penguatan Program Gizi Terintegrasi

RRI.CO.ID, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF Papua, mendorong penguatan program gizi secara terintegrasi dan lintas sektor untuk menangani stunting, wasting, dan underweight pada anak.

Asisten III Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan Diseminasi Pembelajaran Strategis Penguatan Program Gizi yang Terintegrasi dalam Rangka Mewujudkan Papua Sehat, di salah satu hotel di Kota Jayapura mengatakan, berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting balita di Papua tercatat 24,7 persen, wasting 10,6 persen, dan underweight 19,1 persen.

Suzana mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan.

"Persoalan gizi ini merupakan persoalan pembangunan manusia. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan," ujar Suzana Wanggai,Senin (22/09/2026).

Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa intervensi gizi di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari masa kehamilan, balita, anak usia sekolah hingga remaja.

Intervensi, kata Suzana, tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan gizi yang mencakup identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kualitas layanan di Puskesmas, Posyandu dan sekolah.

"Kalau kita bicara terkait gizi bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi bagaimana sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi," tutur Suzana Wanggai.

Suzana juga meminta hasil pembelajaran selama dua hari tidak berhenti sebagai kegiatan diseminasi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah, yang tertuang dalam road map 2027-2029, yang memuat sasaran prioritas, intervensi yang diperkuat, pihak yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, serta indikator untuk mengukur kemajuan..

UNICEF Perkuat Program Pemerintah

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin M. Ramdan mengatakan, UNICEF mendukung pemerintah dengan memperkuat program yang telah berjalan, bukan membuat program baru.

Menurut Aminuddin, salah satu pendekatan yang didorong adalah mengintegrasikan pemberian makanan tambahan atau PMT dengan layanan lainnya.

"Pada prinsipnya kita tidak menciptakan program baru, tetapi memperkuat program yang sudah ada. PMT itu memang sudah ada, tapi bagaimana itu kemudian bisa terintegrasi dengan layanan-layanan lain," kata Aminuddin Ramdan.

Ia menjelaskan, persoalan gizi anak dipengaruhi banyak faktor sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Penanganannya bahkan perlu dimulai sejak masa kehamilan, dengan memastikan kehamilan berisiko dapat teridentifikasi dan ditangani serta pertumbuhan janin dipantau.

"Ini menjadi isu yang sangat lintas sektor. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Sosial, Dukcapil untuk memastikan mereka terdata, dan sektor lainnya," ujarnya.

Aminuddin mengatakan model pengelolaan gizi terintegrasi telah dikembangkan UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura, serta sejumlah mitra.

Forum yang berlangsung pada 22–23 September 2026 tersebut menjadi ruang untuk membagikan praktik baik sekaligus melihat posisi masing-masing daerah dalam penanganan gizi.

"Hari ini kita berbagi praktik baik yang sudah terjadi dalam pengelolaan gizi yang terintegrasi," ujarnya.

Pada hari kedua, peserta akan melakukan pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian menyusun rencana atau road map ke depan.

Aminuddin menyebut kegiatan tersebut diikuti perwakilan enam provinsi di Tanah Papua dan sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Ia menekankan, praktik baik dari suatu daerah tidak dapat diterapkan secara mentah di wilayah lain. Setiap daerah perlu menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

"Kalau kita bicara konteks Biak atau daerah-daerah lain, tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di kabupaten atau Kota Jayapura. Kita bisa mengadaptasikan apa yang menjadi pembelajaran dan apa yang menjadi kunci," tegasnya.

Menurut Aminuddin, penguatan program gizi diharapkan membuat sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah menjadi lebih efektif karena layanan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Alokasinya sudah ada, tapi bagaimana layanannya bisa terintegrasi supaya bisa betul-betul memastikan dari hulu ke hilir itu tidak ada aspek yang terlewatkan," tuturnya.

Aminuddin Ramdan berharap, pembelajaran dari kegiatan tersebut dapat dibawa dan disesuaikan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk memperkuat program gizi sekaligus mendukung pencapaian Papua Sehat.