Pemprov Papua Siapkan Apel Kendaraan Dinas untuk Tertibkan Aset

RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas melalui apel kendaraan. Langkah tersebut dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas.

Penjabat Sekda Papua, Christian Sohilait, menyampaikan arahan tersebut saat apel gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua. Apel gabungan berlangsung pada Senin, 14 September 2026.

Christian mengatakan pemeriksaan dilakukan karena Pemprov Papua masih memiliki persoalan kendaraan dinas sebagai aset. Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menyampaikan adanya persoalan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah provinsi.

“Kita punya masalah, BPK sampaikan bahwa kita punya masalah kendaraan dinas cukup banyak,” kata Christian. “Karena itu, Pak Gubernur memerintahkan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas.”

Christian meminta pengelola aset menyiapkan jadwal pemeriksaan bersama Inspektorat. Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama maupun berdasarkan organisasi perangkat daerah.

Delapan OPD yang sebelumnya mengikuti rapat belum menyampaikan laporan kendaraan dinas. Christian meminta laporan tersebut segera diserahkan sebelum Pemprov menggelar apel kendaraan.

“Delapan OPD yang kemarin sudah rapat berulang-ulang dengan saya belum menyampaikan laporan,” ujarnya. “Siang ini teman-teman Inspektorat dan Aset, saya tunggu laporan itu paling lambat jam 11.00.”

Setelah laporan diterima, Pemprov Papua akan menggelar apel kendaraan untuk menindaklanjuti persoalan aset tersebut. Christian mengatakan Gubernur Papua akan memimpin langsung kegiatan pemeriksaan kendaraan.

Christian juga menyebut sejumlah kendaraan masih dikuasai pimpinan lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas. Satpol PP Papua mulai melakukan penertiban terhadap kendaraan tersebut sejak Senin.

“Perintahnya hanya satu kali datang kepada yang bersangkutan, kali kedua kita turunkan aparat,” kata Christian. “Tembusannya kita sampaikan kepada teman-teman BPK dan Kejaksaan.”

Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia mengingatkan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang harus dikembalikan setelah tidak lagi digunakan.