Papua Minta Pusat Perkuat Infrastruktur Buka Akses Pedalaman

RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Ia menilai konektivitas antarwilayah diperlukan untuk membuka akses masyarakat di daerah pedalaman.

Fakhiri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua. Rakor berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat, 18 September 2026.

Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Forum itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dari enam provinsi serta 42 kabupaten/kota.

Fakhiri mengatakan koordinasi diperlukan untuk menyamakan arah pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Menurutnya, pembentukan sejumlah daerah otonomi baru membuat kebutuhan koordinasi semakin besar.

“Kehadiran Bapak Menko dan rombongan adalah kehormatan besar," ujar Fakhiri. "Sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Tanah Papua".

Fakhiri menyebut tujuh isu strategis masih dihadapi dalam pembangunan Papua. Isu tersebut mencakup ketimpangan wilayah, layanan publik, hak ulayat, konektivitas, bencana, pusat pertumbuhan, dan ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah daerah mendorong percepatan konektivitas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan jalan dinilai dapat membuka akses masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

“Jika Papua bisa segera dibangun, jalur transportasi darat bisa segera tembus,” katanya. “Ini akan membantu seluruh saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman.”

Selain konektivitas, Fakhiri mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan pusat pertumbuhan melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Fakhiri juga mendorong kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua melalui penguatan komoditas lokal. Penguatan kelembagaan masyarakat dinilai perlu berjalan bersama pengembangan ekonomi daerah.

“Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” kata dia. “Termasuk pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua.”

Fakhiri menyebut Papua juga menjadi pusat pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya. Banyak generasi muda dari berbagai wilayah datang ke Jayapura untuk mengakses pendidikan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi generasi muda Papua. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat peran Papua sebagai salah satu pusat aktivitas di Tanah Papua.

Fakhiri berharap hasil rakor diteruskan melalui program konkret di masing-masing daerah. Menurutnya, pembahasan pembangunan harus diikuti langkah implementatif yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami sangat berharap forum ini tidak hanya berhenti di sini,” ucap Fakhiri. “Implementasi setelah rapat koordinasi inilah yang sangat kami harapkan.”