RRI.CO.ID, Jayapura - BPJS Kesehatan Cabang Jayapura bersama Kedeputian Wilayah XII menggelar kegiatan media gathering bersama insan pers di Jayapura, Jumat (17/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan media dalam mendukung transformasi kepesertaan serta keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua.

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Sawal Sani Tarigan, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Program JKN merupakan kerja bersama. Kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, serta media menjadi kunci utama agar seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal,” kata Sawal Sani Tarigan.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban Gaol mengungkapkan, capaian kepesertaan JKN di Papua menunjukkan tren positif. Hingga 28 Februari 2026, cakupan kepesertaan telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 85,34 persen atau sekitar 4,9 juta jiwa.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan. Namun, peningkatan keaktifan peserta masih menjadi fokus utama ke depan,” kata Erika.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan juga terus mendorong transformasi kepesertaan melalui peningkatan kemandirian masyarakat, khususnya pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), serta optimalisasi fitur Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran.

Di sisi perlindungan masyarakat kurang mampu, progres reaktivasi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Papua telah mencapai 2.706 jiwa. Adapun total biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 mencapai Rp235,25 miliar.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menekankan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sebagai dasar penetapan kepesertaan yang tepat sasaran.

“Validasi dan integrasi data lintas sektor terus kami lakukan agar bantuan iuran benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status kepesertaan JKN melalui berbagai kanal layanan, seperti aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA (WhatsApp), Care Center 165, maupun layanan langsung di kantor BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Yoku, menyampaikan dukungan terhadap penguatan Program JKN melalui percepatan validasi data, peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan berbasis kebutuhan, serta dorongan kepada badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam segmen Pekerja Penerima Upah.

“Beberapa langkah yang kami dorong antara lain percepatan validasi data bersama Dinas Sosial melalui pelibatan berbagai lapisan masyarakat, penguatan mutu layanan fasilitas kesehatan melalui pemetaan kebutuhan berbasis data, serta mendorong instansi dan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam segmen Pekerja Penerima Upah,” jelas Alberth Yoku.

Menutup kegiatan, Erika menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan Program JKN di Papua.

“Peningkatan keaktifan peserta, penguatan validasi data, serta kemandirian masyarakat dalam kepesertaan akan terus menjadi fokus, agar seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan,” tutupnya.