RRI.CO.ID, Jayapura – Jaringan Media Siber Indonesia Papua menilai perhatian pemerintah daerah terhadap media lokal masih minim. Kondisi tersebut terlihat dari alokasi anggaran publikasi yang dinilai belum berpihak.

Ketua JMSI Papua Riyanto Nay mengatakan, media lokal kerap diperlakukan setengah hati dalam kebijakan anggaran. Media sering ditempatkan sebagai prioritas terakhir dalam belanja publikasi daerah.

“Media lokal bekerja di wilayah sulit, tetapi selalu ditempatkan di urutan paling belakang. Padahal media hadir langsung di tengah masyarakat," kata Riyanto, Senin, 26 Januari 2026.

Menurut Riyanto, pemerintah daerah seolah memandang media hanya sebagai papan pengumuman kebijakan. Padahal di banyak wilayah Papua, media lokal menjadi satu-satunya sumber informasi publik.

Ia menyebut, minimnya dukungan anggaran berdampak serius pada keberlangsungan media lokal. Beban kerja meningkat, sementara dukungan finansial tidak sebanding.

“Ini bukan soal manja. Ini soal logika kebijakan," ujarnya.

Riyanto menjelaskan, media digital menanggung biaya operasional yang tidak kecil. Pengeluaran mencakup sumber daya manusia, server, domain, dan keamanan siber.

Di sisi lain, tuntutan profesionalisme pers terus meningkat dari berbagai pihak. Media dituntut cepat, akurat, patuh etika, dan taat regulasi.

Riyanto juga menyinggung penetapan Upah Minimum Provinsi Papua tahun 2026 sebesar Rp4,4 juta. Ia menilai kebijakan tersebut belum diikuti dukungan anggaran yang realistis bagi media lokal.

“Beban akhirnya jatuh ke perusahaan media dan wartawan. Ini ketimpangan yang harus dikoreksi," ucap ia menambahkan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memandang media lokal sebagai mitra strategis. Media dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas informasi publik dan demokrasi daerah.

“Kalau media lokal melemah, kontrol publik ikut melemah. Ini berbahaya bagi demokrasi Papua," ujar Riyanto.