Luncurkan Program BSPS, Kementerian PKP Targetkan Ribuan Rumah Tidak Layak Huni

RRI.CO.ID, Jayapura - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Papua Raya, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden.

Peluncuran program dipusatkan di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia - Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius Fakhiri, serta jajaran pemerintah daerah, Minggu (21/06/2026)..

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, program ini merupakan inisiatif Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang perumahan.

“Presiden sangat peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Saat ini masih ada sekitar 30 juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Ini menjadi target pemerintah untuk terus dikurangi dan diselesaikan,” kata Tito Karnavian.

Menurutnya, melalui alokasi anggaran sekitar Rp8,8 triliun, Kementerian PKP melakukan peningkatan signifikan pada program bedah rumah. Jika tahun sebelumnya hanya menjangkau sekitar 45 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, tahun ini targetnya meningkat menjadi 400 ribu unit.

Di Papua Raya, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22 ribu unit rumah. Sementara khusus Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya sekitar 1.600 unit.

“Ini merupakan lompatan yang sangat besar. Sebelumnya hanya sekitar 1.600 unit, sekarang menjadi 4.500 unit untuk Provinsi Papua. Kehadiran kami di Kampung Mosso menunjukkan perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya daerah perbatasan,” tegas Tito.

Tito menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dilakukan secara transparan, termasuk melalui mekanisme tender yang terbuka untuk menghindari praktik korupsi dan penyimpangan anggaran.

Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program BSPS juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dana yang masuk akan berputar di masyarakat, mulai dari toko bangunan, jasa angkutan, tukang bangunan hingga usaha kecil lainnya. Ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang bergerak dan memberikan manfaat lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, tinggal di rumah tidak layak huni, serta memiliki status kepemilikan atau alas hak yang jelas.

Dikatakan, berdasarkan data BPS menunjukkan sekitar 32,5 persen penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih menempati rumah tidak layak huni. Adapun persentase tertinggi berada di Papua Pegunungan yang mencapai 89,14 persen, disusul Papua Tengah sebesar 67 persen dan Papua Selatan sebesar 45 persen.

“Program ini diharapkan dapat mengurangi backlog dan ketidaklayakan hunian rumah masyarakat. Selain perbaikan fisik bangunan, rumah yang dibantu juga harus memiliki sanitasi yang layak, termasuk akses air bersih dan fasilitas MCK,” jelas Amalia.

Mewakili Kementerian PKP, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik BSPS di Papua akan segera dimulai, dan khusus di Kampung Mosso, sebanyak 14 unit rumah akan mendapat bantuan perbaikan.

"Pelaksanaan program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Papua dijadwalkan mulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," ujar Rini.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyambut baik peningkatan alokasi bantuan rumah untuk Papua. Ia mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah pusat yang terus bertambah setiap tahun.

“Tahun lalu kami mengusulkan sekitar 2.000 unit, sekarang mendapat bantuan sekitar 4.000 unit lebih. Ini harus kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat,” kata Mathius.

Melalui peluncuran Program BSPS di Papua Raya ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menempati rumah yang layak, sehat, dan aman, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan negara.