KBRN,Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik terhadap praktik pembangunan di wilayahnya yang kerap hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak.

Ia menekankan, proyek-proyek properti harus dirancang untuk menciptakan manfaat yang merata bagi berbagai pelaku ekonomi di lapangan.

“Setiap pembangunan jangan hanya hitung keuntungan pengembang. Ada tukang kayu, sopir truk, mandor, toko bangunan, sampai warung kelontong yang hidup dari proyek itu. Mereka harus diberi ruang dan perlindungan,” kata Dedi, Jumat (19/9/2025)

Pria yang akrab disapa KDM tersebut berpandangan, aliran dana besar yang masuk ke sektor pembangunan di Jawa Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga:Babinsa Koramil 0509/Pamanukan, Gotong-royong Bersama Warga Perbaiki Irigasi

Dedi menyoroti, proyek perumahan sering kali belum menyentuh aspek keadilan ekonomi secara luas. Untuk itu, ia meminta agar Real Estate Indonesia (REI) membuka ruang diskusi yang lebih terbuka tentang standar pengembangan.

“Kalau masyarakat mengadu, itu antre panjang. Sudah waktunya development bicara terbuka, jangan hanya soal jual unit rumah, tapi juga dampak ekonomi sekitarnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, sektor perumahan sejatinya bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Pembangunan satu unit rumah, menurutnya, dapat menghidupkan banyak sektor informal dan UMKM yang berada di sekitar lokasi proyek.

“Ini yang saya sebut multiplayer ekonomi. Jadi manfaatnya jangan berhenti di pengembang saja, tapi meluas ke semua,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyinggung nilai-nilai lokal masyarakat Sunda dalam memaknai kesejahteraan. Ia menyampaikan, ukuran hidup makmur menurut masyarakat Sunda bukan terletak pada kemewahan, melainkan pada kecukupan dan ketentraman keluarga.

“Jangan ikut-ikutan gaya pejabat pamer kemewahan atau media sosial yang konsumtif. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu cicil motor kalau fondasi kehidupan, yaitu rumah, belum ada,” tandasnya.