Tingkatkan Koordinasi Lintas Sektor, DKI Perkuat Kesiapsiagaan Potensi Bencana

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara tepat, cepat, dan akurat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2026.

“Salah satu hal yang perlu dilakukan koordinasi adalah bagaimana informasi itu tentang kebencanaan bisa diterima oleh publik dalam waktu yang tepat, cepat, tetapi akurat,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, posisi Jakarta sebagai kota global membuat kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman bencana harus menjadi perhatian serius. Upaya pencegahan dan penanganan dampak bencana, kata dia, perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh unsur terkait. Ia meminta sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat terus diperkuat.

Pramono mencontohkan langkah Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat, sekaligus melakukan respons terhadap dampak abu vulkanik.

Langkah serupa dilakukan ketika Jakarta menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan potensi hujan sekaligus mengurangi risiko kebakaran.

Menurut Pramono, upaya tersebut menjadi penting terutama di kawasan padat penduduk, seperti Tambora dan Cakung, yang memiliki risiko kebakaran lebih tinggi. Ia juga menyinggung laporan Oxford University mengenai kebencanaan yang menyebut ancaman bencana terhadap negara-negara yang berada di jalur Ring of Fire sangat tinggi.

“Karena itu, penanganan kebencanaan ini harus dilakukan secara serius,” katanya.

Selain memperkuat langkah preventif dan kesiapsiagaan, Pramono menekankan pentingnya kesiapan menghadapi fase pascabencana. Menurutnya, penanganan setelah bencana membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga harus dipersiapkan sejak awal.

“Sekali lagi saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini,” ujar Pramono.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat mengatakan, Rakorda Penanggulangan Bencana 2026 digelar untuk membangun keselarasan kebijakan lintas sektor, memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global, serta mendorong tata kelola penanggulangan bencana yang inklusif.

“Melalui rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” kata Marulitua.