RRI.CO.ID, Jakarta - Media internasional The Telegraph menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan restrukturisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.
Sorotan tersebut tertuang dalam analisis Rovshan Ibrahimov, Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, yang membahas kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo atau yang disebutnya sebagai “Prabowonomics”.
Dalam analisisnya, Ibrahimov menilai restrukturisasi terhadap struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun membutuhkan keberanian untuk menghadapi kepentingan yang sudah mengakar.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat, 18 September 2026.
Ibrahimov juga membandingkan langkah tersebut dengan kondisi politik di sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat.
Menurutnya, pemerintah di negara-negara tersebut menghadapi tantangan ketika harus melakukan pemangkasan struktur negara atau mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan resistensi.
Pasalnya, Presiden Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas. Namun, setelah dilakukan pemetaan, jumlahnya disebut mencapai 1.074 entitas.
Menurut Ibrahimov, struktur tersebut berkembang melalui pembentukan anak perusahaan dan berbagai entitas turunan.
“Hingga Agustus 2026, Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui proses merger, likuidasi, dan divestasi. Sementara itu, target pemerintah adalah melakukan restrukturisasi terhadap 300 entitas hingga akhir 2026,” tulisnya.
Selain restrukturisasi, Ibrahimov turut membahas kritik terhadap Danantara yang dinilai memiliki kewenangan ekonomi yang besar dan berada di bawah pertanggungjawaban Presiden.
Mandat Danantara juga disebut lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berfokus pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Menurut Ibrahimov, Danantara tidak hanya diarahkan untuk mengelola investasi, tetapi juga memanfaatkan dividen dan aset BUMN untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional.
Salah satu agenda yang disoroti adalah peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov.
Dalam analisisnya, Ibrahimov kemudian membandingkan pendekatan tersebut dengan pengalaman sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Negara-negara tersebut disebut pernah menggunakan peran negara dalam mengorganisasikan modal dan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri pada fase pertumbuhan ekonomi.
Ibrahimov secara khusus menyinggung pengalaman Korea Selatan pada masa Presiden Park Chung-hee. Menurutnya, pemerintah saat itu menggunakan rencana pembangunan ekonomi dan dukungan negara untuk mendorong perkembangan perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi konglomerasi besar atau chaebol.
Berdasarkan perbandingan tersebut, Ibrahimov menilai luasnya mandat Danantara tidak serta-merta dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi sovereign wealth fund.
“Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” kata Ibrahimov.
Ia menyebut inti dari konsep Prabowonomics adalah keyakinan bahwa kekayaan nasional perlu digunakan secara lebih terarah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Danantara, menurut Ibrahimov, menjadi instrumen untuk menggerakkan aset negara agar dapat mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....