Menuju Net Zero Emission, DKI Genjot Kurangi Emisi dari Sektor Transportasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari target mencapai Net Zero Emission pada 2050. Emisi dapat ditekan hingga 30 persen pada 2030 dengan sektor transportasi menjadi salah satu perhatian utama, karena memiliki kontribusi besar terhadap emisi di Jakarta.

“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026, di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Pramono menjelaskan, tingginya emisi dari sektor transportasi berkaitan erat dengan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Ketergantungan tersebut tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga berpengaruh terhadap kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi perjalanan, hingga kualitas hidup masyarakat dan daya saing Jakarta.

Untuk mencapai target Net Zero Emission 2050, Pemprov DKI telah menyusun peta jalan dekarbonisasi. Dalam sektor transportasi, pemerintah menargetkan penggunaan transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui dua strategi, yakni Pull Strategy dan Push Strategy.

“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” kata Pramono.

Sementara itu, Push Strategy diterapkan untuk membatasi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan yang dilakukan meliputi penerapan ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak memenuhi uji emisi, Low Emission Zone, serta Electronic Road Pricing.

Perubahan perilaku masyarakat juga terus didorong melalui berbagai gerakan, seperti Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” kata Pramono.

Saat ini, Jakarta telah memiliki sekitar 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 10.047 unit pada 2030, sehingga seluruh armada TransJakarta diharapkan telah menggunakan kendaraan listrik.

Selain mempercepat elektrifikasi bus, Pemprov DKI juga mengembangkan jaringan transportasi massal. LRT Jakarta Fase 1B dengan rute Velodrome–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Sementara itu, MRT Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga kawasan Kota pada 2029.

Pengembangan transportasi publik tersebut juga didukung pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan konsep Transit-Oriented Development (TOD), di antaranya Blok M Hub dan Dukuh Atas. Pemanfaatan teknologi dan data turut menjadi bagian penting dalam transformasi transportasi Jakarta. Melalui penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS), pengelolaan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien.

“Intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO?e,” kata Pramono.

Jakarta juga terus mengembangkan konsep smart mobility melalui integrasi sistem pembayaran digital serta penguatan jaringan Mikrotrans. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas masyarakat, terutama untuk perjalanan dari titik awal menuju transportasi utama maupun dari transportasi utama ke tujuan akhir.

Pramono menegaskan bahwa pengurangan emisi di sektor transportasi bukan semata-mata persoalan lingkungan. Menurutnya, transformasi tersebut juga berkaitan dengan upaya menciptakan pertumbuhan kota yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” pungkasnya.

Salsabila Saskia Ayungga (Mahasiswa Universitas Gunadarma)