RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2025 telah mencapai 92 persen dari total target pendataan sebanyak 1.042.543 keluarga dan usaha.
“Sampai hari ini sudah 92 persen,” kata Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval saat dikonfirmasi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Noval mengatakan, pada awal pelaksanaan pihaknya mendapatkan kendala lantaran banyak masyarakat yang menganggap bahwa sensus untuk kepentingan pajak.
“Tapi kalau kita sudah lihat belakangan ini, memang isu-isu sudah kebalik. Jadi narasi positifnya yang lebih banyak, dari pada negatifnya,” ujarnya.
Meski telah mencapai 92 persen, Noval menyebut penyelesaian delapan persen pendataan terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.
Pasalnya, sasaran yang tersisa sebagian besar berada di kawasan perumahan elite, apartemen, serta perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pendekatan dan koordinasi lebih lanjut.
“Sisa delapan persen ini memang, dalam tanda kutip ya, lebih berat. Karena yang disisakan ini kan, perumahan elit, apartemen, ya kan, sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada tantangan sendiri,” kata Noval.
Untuk mempercepat penyelesaian pendataan, BPS Jakarta Barat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dukungan juga diberikan jajaran kelurahan, terutama untuk membantu petugas menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan elite.
“Oleh karena itu kan kami komunikasi aktif sama pemerintah kota, kita dibantu juga dari pihak kelurahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ini, terutama ya perumahan elit ini,” tutur Noval.
Noval menegaskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 bertujuan memetakan informasi mengenai kondisi dan potensi perekonomian, baik usaha atau perusahaan maupun keluarga.
Data yang dikumpulkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai struktur usaha serta sektor-sektor ekonomi yang dominan di tengah masyarakat.
“Kemudian pemerintah juga ingin mendapatkan informasi mengenai struktur usaha, sektor-sektor apa, atau lapangan usaha apa yang dominan di masyarakat. Apakah yang dominan itu perdagangan, transportasi, atau penyediaan makanan dan minuman? Serta berapa persen share atau peranan tiap-tiap sektor tersebut?,” ujar Noval.
Menurutnya, informasi tersebut penting bagi pemerintah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat perbandingan kondisi perekonomian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Noval juga memastikan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses Sensus Ekonomi 2026 mendapatkan perlindungan dan dijaga keamanannya.
“Keamanan data itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,” imbuhnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....