RRI.CO.ID, Jakarta — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai mitra strategis warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi jajaran APKLI-P dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan, keberadaan KMP tidak boleh menjadi pesaing yang mematikan usaha masyarakat kecil. “Pemerintah akan mengatur harga jual di Kopdes Merah Putih tidak boleh lebih murah, harus sama dengan harga di warung kelontong,” kata Yandri.
Menurut Yandri, pengaturan KMP juga akan mencakup jam operasional agar aktivitas koperasi tidak mengganggu warung kelontong yang telah lebih dahulu menjalankan usaha. KMP diharapkan justru dapat menjadi akses bagi warung kelontong untuk memperoleh barang dagangan dengan harga yang lebih murah.
Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed mengatakan, persoalan KMP menjadi salah satu perhatian khusus dalam rekomendasi Munas VI APKLI-P. “KMP harus menjadi HUB atau penyalur ke warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima, tidak boleh jadi pengecer,” ujar Ali.
APKLI-P juga mendorong KMP berperan sebagai off taker bagi produk-produk petani, nelayan, peternak, dan industri rumahan. Dengan skema tersebut, KMP diharapkan memperkuat rantai ekonomi pedesaan sekaligus membuka akses pasar bagi pelaku usaha dan produsen lokal.
Selain itu, APKLI-P mengusulkan warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima menjadi Anggota Khusus KMP. Organisasi tersebut juga mendorong agar tarif pajak bagi pelaku usaha yang berstatus Anggota Khusus dapat digratiskan melalui kebijakan Kementerian Keuangan.
Dalam audiensi tersebut, Yandri menyatakan kesiapannya hadir sebagai keynote speaker sekaligus menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kemendes PDT dan APKLI-P pada Seminar Nasional Munas VI APKLI-P di Asrama Haji Jakarta, Rabu (26/8/2026). Kerja sama tersebut akan berfokus pada pendampingan dan pemberdayaan perekonomian pedesaan.
Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Kemendes PDT dan pengurus APKLI-P, termasuk Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid serta sejumlah direktur jenderal dan pejabat terkait. Munas VI APKLI-P juga akan membahas sejumlah agenda strategis, antara lain pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), serta Yayasan Dana Sosial PKL UMKM Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....