Senator DPD RI Dorong DKI Bentuk BUMD Khusus Pengelolaan Sampah

RRI.CO.ID, Jakarta - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus bergerak di bidang pengolahan sampah bernilai ekonomis.

Dikutip dari Antara, Rabu 12 Agustus 2026, senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini meyakini, kehadiran BUMD khusus tersebut akan memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan PAD.

"Keberadaan BUMD tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan PAD," kata Dailami, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu 12 Agustus 2026.

Ia berharap agar Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD persampahan yang memiliki fokus untuk pengelolaan sampah, yang menurutnya berpotensi menambah pemasukan daerah.

Mengenai pemilahan sampah dari sumbernya, Dailami menilai itu merupakan langkah yang positif karena hal ini dapat membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. "Program pilah sampah tentunya sangat positif karena memulai pengurangan sampah dari dasar, yaitu rumah tangga, serta membentuk kedisiplinan di masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan pengelolaan sampah semestinya tidak berhenti sebatas pada proses pemilahan saja, melainkan harus terus didorong agar sampah dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga tengah menggencarkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau yang dikenal dengan istilah PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik).

Sebagai kota metropolitan, kebutuhan energi listrik di Jakarta harus terpenuhi dan tidak boleh terkendala, dan PSEL dapat menjadi solusi yang tepat, sehingga PLN pun dapat lebih fokus pada wilayah terpencil agar tidak ada lagi daerah yang kesulitan mengakses listrik.

Selain untuk energi, sampah juga berpotensi diolah menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai jual, seperti pupuk, kerajinan tangan, bahan bangunan berupa paving block, hingga furniture.

Dailami menambahkan bahwa seluruh potensi ini perlu dikelola secara serius agar hasil olahan sampah tersebut dapat diterima secara luas oleh pasar. "Maka harus ada standar mutunya, baik dari segi bahan baku, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan," tuturnya.

Ia memastikan bahwa DPD RI akan terus menjalankan fungsi konstitusional, mulai dari menyerap aspirasi daerah, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat, dan mengawal kebijakan nasional agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.

"Setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, aman, berdaya saing, tetap berbudaya, dan semakin menyejahterakan seluruh masyarakatnya," ucap Dailami.

(Haura Zahra Ramadhania - Universitas Negeri Jakarta)