RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Ia menegaskan komitmennya mendukung penuh pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Pramono mengatakan, data statistik yang akurat, objektif, dan tepercaya menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, hampir seluruh kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta disusun dengan mengacu pada data yang diterbitkan BPS.
“Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan,” ujar Pramono.
Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis mengingat kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,67 persen. Karena itu, hasil sensus tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi ibu kota, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian nasional.
Pramono juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan terbaru, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen, sementara inflasi tercatat 2,78 persen atau menjadi yang terendah di Pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Menurutnya, kualitas data turut membantu pemerintah mengevaluasi hasil pembangunan. Salah satu contohnya adalah penurunan jumlah RW kumuh berdasarkan pendataan BPS dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Karena itu, Pramono mengajak masyarakat yang menjadi responden sensus memberikan informasi secara jujur agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan. “Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026, lanjut Pramono, akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha hingga penciptaan lapangan kerja.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga jajaran RT dan RW untuk aktif menyosialisasikan pelaksanaan sensus melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, dan media publik lainnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan potret terkini seluruh aktivitas usaha di Indonesia karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali.
Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar. Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Untuk memperkuat keamanan sistem, BPS telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, serta Perum Peruri guna memastikan keamanan data selama proses pengumpulan dan pengolahan.
“Hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat, berbasis data yang lengkap, mutakhir, dan pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Amalia.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Pada 2026, sensus memasuki penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Pendataan mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar yang tersebar pada 18 kategori lapangan usaha, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....