RRI.CO.ID, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan kembali menjadi perhatian. Setelah dua dekade mempertahankan tarif yang sama sejak 2005, penyesuaian tarif dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap keuangan daerah, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan transportasi publik di Jakarta.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu dikaji secara hati-hati karena menyentuh kebutuhan mobilitas jutaan warga setiap hari.

Menurut Djoko, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp4,77 triliun pada tahun anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, Rp3,75 triliun dialokasikan untuk Transjakarta, Rp700 miliar untuk MRT Jakarta, dan Rp325,28 miliar untuk LRT Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sebenarnya tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan layanan yang diberikan. Selain memiliki jaringan koridor yang luas, Transjakarta juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat ibu kota.

Di sisi lain, kenaikan tarif dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Dengan tambahan pendapatan dari tiket, Transjakarta berpeluang mempercepat peremajaan armada, meningkatkan frekuensi perjalanan, memperbaiki fasilitas halte, hingga mendukung pengadaan bus listrik yang lebih ramah lingkungan.

"Kenaikan tarif dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah dan mendukung investasi jangka panjang pada sektor transportasi publik," tulis Djoko dalam kajiannya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga memiliki risiko sosial yang tidak kecil. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak apabila tarif naik tanpa diikuti perlindungan sosial yang memadai.

Menurutnya, kenaikan sebesar Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan dapat mengurangi kemampuan belanja masyarakat yang sangat bergantung pada layanan Transjakarta untuk bekerja, bersekolah, maupun beraktivitas sehari-hari.

Selain itu, terdapat risiko sebagian pengguna kembali beralih ke kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, apabila kenaikan tarif tidak dibarengi peningkatan kualitas layanan. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Karena itu, Djoko menilai keberhasilan kebijakan penyesuaian tarif tidak hanya diukur dari berkurangnya beban subsidi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga akses transportasi bagi kelompok rentan melalui program tarif Rp0 serta memastikan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa transportasi publik harus tetap menjadi pilihan yang terjangkau, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.