RRI.CO.ID, Jakarta - Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terkait penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, pada Jumat 22 Mei 2026.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian milik yang terjangkau, aman, terpadu, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, di Jakarta.

Melalui skema FPPR, masyarakat dapat memperoleh dukungan pembiayaan rumah dengan harga terjangkau dan tanpa uang muka. Dengan demikian, hambatan awal untuk memiliki hunian dapat ditekan.

Fasilitas pembiayaan juga memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa di antaranya seperti adanya penjaminan asuransi, bunga tetap lima persen selama masa tenor, serta jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun.

Proses kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank BTN sebelumnya telah dimulai sejak tahun 2021 lalu, melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1253 Tahun 2021 tentang Penunjukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, kedua pihak melakukan koordinasi, pembahasan teknis, penyempurnaan mekanisme, serta penyiapan pelaksanaan program, agar penyaluran pembiayaan berjalan optimal, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, ringan, dan terjangkau,” katanya.