RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 11 indikator sebagai acuan dalam menentukan status rukun warga (RW) kumuh di Ibu Kota. Parameter tersebut digunakan untuk memetakan 211 RW yang masuk kategori kumuh di Jakarta pada 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penilaian kawasan kumuh tidak semata-mata dilihat dari bentuk bangunan atau tingkat kepadatan permukiman. Menurut dia, kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi juga menjadi unsur penting dalam proses penilaian.

“Penilaian tidak hanya dilihat dari bentuk dan kepadatan bangunan, tetapi juga kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi di lapangan,” kata Amalia di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, proses pengukuran dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat rukun tetangga (RT). Data tersebut kemudian dikompilasi dan dijadikan dasar penetapan status kekumuhan di tingkat RW.

Menurutnya, sejumlah aspek yang masuk dalam indikator penilaian antara lain kepadatan penduduk, ventilasi rumah, pencahayaan, hingga keteraturan tata letak bangunan. Selain kondisi fisik hunian, evaluasi juga mencakup kualitas lingkungan seperti pengelolaan sampah, sistem drainase, serta ketersediaan penerangan jalan.

Menurut BPS, pendekatan tersebut dibuat agar pemetaan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada kondisi bangunan, tetapi juga memperhitungkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.

Menanggapi hasil pemetaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh indikator yang digunakan dapat diperdalam dan terus diperbarui. Ia menilai validitas data menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan penataan kawasan permukiman di Jakarta.

“Saya ingin indikator itu didalami karena akan digunakan untuk memperbaiki kehidupan kesejahteraan masyarakat di Jakarta,” ujar Pramono.

Pramono berharap penggunaan parameter yang lebih rinci dapat membuat program penataan lingkungan berjalan lebih tepat sasaran. Sejumlah program yang disiapkan antara lain perbaikan rumah warga, peningkatan sistem drainase, hingga penataan fasilitas lingkungan di kawasan padat penduduk.