RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bahwa ketimpangan ekonomi atau gini ratio di Jakarta turun menjadi 0,423, dari sebelumnya 0,441. Menurut Gubernur Jakarta, Pramono Anung, upaya untuk menurunkan gini ratio di Jakarta tidak mudah. Ia menilai, masalah gini ratio menjadi salah satu tantangan yang paling sulit untuk diatasi.

“Saya juga ingin menyampaikan salah satu yang selalu menjadi kerisauan saya dan Pak Wagub, yaitu berkaitan dengan gini ratio. Alhamdulillah, kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423,” ujar Gubernur Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Jakarta. Seperti tingginya konsentrasi kelompok dengan penghasilan tinggi, hingga perputaran uang yang besar.

“Karena semua orang kaya ada di Jakarta, uang beredar hampir semuanya di Jakarta,“ katanya.

Namun demikian, untuk menekan ketimpangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memprioritaskan program-program bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Misalnya melalui program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta Kartu Anak Jakarta. Kemudian ada pula program Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.