RRI.CO.ID, Jakarta – Koalisi Pejalan Kaki atau Kopeka akan menagih janji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan berjualan di trotoar. Aktivis Koalisi Pejalan Kaki, Fahmi Saimima, menyatakan kebijakan larangan PKL berjualan di trotoar harus disertai penegakan hukum yang konsisten agar trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki.

Fahmi menilai kebijakan larangan berjualan di trotoar selalu muncul setiap pergantian gubernur. Namun, ia bilang pelaksanaannya kerap berhenti pada pernyataan tanpa solusi konkret.

Fahmi Saimima (kiri), aktivis Koalisi Perjalan Kaki memberikan keterangan saat wawancara bersama penyiar raido Pro1 Radio Republik Indonesia Jakarta, Bams Hari (tengah) dan Rouli Hutahaean (kanan). Ia membahas isu larangan pedagang kaki lima berjualan di trotoar pada Rabu, 11 Februari 2026. (Foto: tangkapan layar wawancara zoom meeting)

“Larangan tanpa solusi hanya membuat kucing-kucingan antara pedagang kaki lima dan petugas,” ujar Fahmi dalam wawancara radio 91,2FM Pro 1 RRI Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Ia menegaskan trotoar merupakan hak dasar pejalan kaki yang harus dilindungi.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat kelurahan membuat pelanggaran terus berulang.  “Kita tahu luas Jakarta kurang lebih 650 kilometer persegi dan terbagi 210 an kelurahan. Kalau satu kelurahan memiliki 3 sampai 5 petugas, mereka sebenarnya bisa mengatasi isu ketertiban umum di wilayahnya,” ucap Fahmi.

Fahmi juga menyoroti aduan masyarakat yang menempatkan trotoar dan parkir liar sebagai keluhan utama warga Jakarta. Ia mengatakan pemerintah harus membenahi penegakan hukum oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan atau Dishub secara menyeluruh.

“Penegakan hukum harus konsisten agar masyarakat patuh, bukan hanya saat ada razia,” kata Fahmi. Ia menambahkan pemerintah perlu menyediakan ruang usaha yang adil dan strategis bagi pedagang kaki lima.

Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmennya menata trotoar agar tidak lagi dimanfaatkan pedagang kaki lima. Ia menyampaikan hal itu setelah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

“Saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta jangan dimanfaatkan pedagang kaki lima dan pasti akan saya tertibkan,” kata Pramono di Jakarta Barat, dikutip website resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa. Ia menegaskan penataan trotoar bagian dari upaya membuat Jakarta lebih rapi dan bersih.

Pramono juga memastikan persoalan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyatakan penanganan sampah akan dipercepat sesuai arahan Presiden demi menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata.