RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat tingkat kemiskinan di Jakarta pada September 2025 turun menjadi 4,03 persen. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 4,28 persen.

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Sept ember 2025 tercatat sebanyak 439,12 ribu orang. Jumlah tersebut menurun sekitar 25,75 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2025.

Hal itu dikatakan Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto dalam acara rilis Berita Resmi Statistik di Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis 5 Februari 2026. Ia menyampaikan bahwa pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan konsep basic needs approach.

“Garis kemiskinan (GK) dibentuk dari komponen makanan dan non-makanan,” ujarnya dalam pemaparan. Seseorang dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapitanya di bawah GK,” kata Kadarmanto.

Ia menjelaskan, komponen makanan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara komponen non-makanan mencakup kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis Kemiskinan DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp897.768 per kapita per bulan. Angka ini meningkat sebesar 5,28 persen dibandingkan Maret 2025.

“Sementara itu, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,1 orang, garis kemiskinan per rumah tangga di DKI Jakarta mencapai Rp4.578.617 per bulan,” ujar Kadarmanto. Angka ini menggambarkan batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin.

Komposisi garis kemiskinan terdiri dari 69,3 persen kebutuhan makanan dan 30,7 persen kebutuhan non-makanan. Pada komponen makanan, beras menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 24,4 persen.

Komoditas lain yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter sebesar 12,5 persen dan daging ayam ras. Sementara pada komponen non-makanan, penyumbang terbesar berasal dari perumahan sebesar 38,55 persen.

Selain perumahan, komponen non-makanan lain yang berkontribusi besar adalah listrik sebesar 14,16 persen dan pendidikan. Ketiga komponen tersebut menjadi penentu utama garis kemiskinan non-makanan di Jakarta.

BPS juga mencatat perbaikan pada indikator kemiskinan lainnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 0,574 pada Maret 2025 menjadi 0,492 pada September 2025.

“Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun dari 0,111 menjadi 0,095. Penurunan kedua indeks tersebut menunjukkan kondisi pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan,” kata Kadarmanto.

Secara nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta menempati urutan ketiga terendah setelah Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan. Capaian ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.