RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta tenaga kerja Indonesia mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Perkembangan AI generatif dinilai membuka peluang peningkatan produktivitas, tetapi juga berpotensi mengubah struktur pekerjaan.
"Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Nezar, dikutip dari siaran pers yang diterima RRI Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2026.
Kesiapan tersebut dinilai semakin penting seiring meluasnya paparan teknologi AI terhadap dunia kerja. Nezar merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menunjukkan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. "Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis," ujarnya.
Menurut Nezar, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sebelum dampak perkembangan AI semakin luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian. "Kita harus bertindak dari sisi hulu," ucapnya.
Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan aparatur sipil negara (ASN). Terutama bagi ASN yang terlibat dalam kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital agar memahami cara kerja, dampak, serta risiko AI. "Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan," katanya.
Nezar menilai pemahaman terhadap teknologi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari perkembangan AI. Penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
"Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI," ujar Nezar.
Selain peningkatan kompetensi, kesiapan menghadapi perkembangan AI dinilai perlu didukung tata kelola dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah, menurut Nezar, perlu memahami teknologi agar kebijakan yang diambil tidak bersifat berlebihan maupun kontraproduktif. "Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....