Motor Listrik Nasional, Solusi Energi atau Beban Kemacetan?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sepeda motor masih mendominasi lalu lintas di Indonesia. Kehadiran Program Motor Listrik Nasional (Molinas) karena itu perlu dilihat bukan hanya dari sisi teknologi dan industri, tetapi juga dari perspektif keselamatan jalan, kemacetan, transportasi publik, hingga pemerataan akses kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan energi dan menyediakan pilihan mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Namun, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa elektrifikasi kendaraan tidak boleh berhenti pada pergantian mesin bensin menjadi motor listrik.

Menurutnya, tantangan transportasi Indonesia jauh lebih besar karena menyangkut jumlah kendaraan, keselamatan pengguna jalan dan kemampuan kota mengelola mobilitas masyarakat.

Sepeda motor masih menjadi “raja jalanan”

Besarnya potensi pasar motor listrik tidak dapat dilepaskan dari dominasi sepeda motor di Indonesia. Berdasarkan materi Djoko, lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar merupakan sepeda motor. Pada 2025, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat 212.414 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor juga disebut menyumbang sekitar 70 hingga 75 persen dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional.

Angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik juga harus berjalan beriringan dengan agenda keselamatan berkendara. Artinya, motor listrik memang dapat mengubah sumber energi kendaraan, tetapi tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara maupun menghilangkan risiko kecelakaan.

Justru, ketika harga kendaraan listrik semakin terjangkau dan insentif pemerintah semakin besar, muncul kemungkinan jumlah kendaraan pribadi ikut meningkat.

Di sinilah persoalan berikutnya muncul: kemacetan. Jangan sampai motor listrik hanya menambah jumlah kendaraan

Kota-kota besar di Indonesia saat ini sedang berupaya memperkuat transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Menurut Djoko, sekitar 75 hingga 80 persen kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi sepeda motor. Jika program motor listrik mendorong masyarakat membeli kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka elektrifikasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemacetan.

Motor listrik tetap membutuhkan ruang jalan. Dengan kata lain, kendaraan listrik dapat membuat transportasi lebih bersih dari sisi penggunaan energi, tetapi belum tentu membuat jalan lebih lengang.

Karena itu, Djoko menilai distribusi motor listrik perlu dirancang secara lebih strategis. Pasar perkotaan tidak harus menjadi satu-satunya sasaran. Wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan serta kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) justru dapat menjadi pasar yang potensial.

Peluang besar di luar Jawa

Strategi tersebut sekaligus membuka peluang bagi motor listrik nasional untuk menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi persoalan distribusi bahan bakar. Djoko mencontohkan Kota Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Wilayah tersebut memiliki tantangan distribusi BBM, tetapi sejak 2007 telah mulai menggunakan kendaraan bermotor listrik. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik tidak selalu harus dimulai dari kota metropolitan. Justru, daerah dengan biaya distribusi BBM tinggi dapat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari kendaraan listrik.

Kawasan penghasil mineral seperti Morowali, Morowali Utara, Banggai, Kolaka, Konawe, Halmahera hingga sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera dan Papua juga dinilai memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional.

Bagi masyarakat di daerah tersebut, penghematan biaya energi dan operasional dapat menjadi nilai tambah yang lebih terasa dibandingkan sekadar tren kendaraan listrik di perkotaan. Tantangan motor listrik nasional: harga hingga TKDN

Di sisi industri, Molinas menghadapi persaingan yang tidak ringan. Produk kendaraan listrik asal China telah memiliki keunggulan dari sisi rantai pasok, skala produksi dan efisiensi manufaktur. Karena itu, motor listrik nasional membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan harga murah.

Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lokalisasi produksi baterai dan komponen utama, pengembangan teknologi, hingga jaringan layanan purna jual menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Motor listrik nasional juga memiliki peluang untuk menyesuaikan desain dan spesifikasi dengan karakter geografis serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Jika ekosistem tersebut dibangun secara konsisten, program Molinas berpotensi menggeser posisi Indonesia dari sekadar pasar kendaraan listrik menjadi salah satu basis produksi kendaraan listrik.

Insentif pemerintah menjadi faktor penting

Dalam tahap awal, industri kendaraan listrik nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. Insentif dapat membantu membuat harga kendaraan lebih terjangkau sekaligus memberi ruang bagi industri nasional untuk tumbuh menghadapi produsen global yang telah memiliki skala produksi besar. Namun, insentif sebaiknya dipandang sebagai jembatan menuju kemandirian industri, bukan ketergantungan permanen terhadap subsidi.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan industri kendaraan listrik nasional yang mampu bersaing melalui teknologi, efisiensi produksi, kualitas produk dan kekuatan ekosistem. Elektrifikasi harus berjalan bersama transportasi umum, Pada akhirnya, keberhasilan motor listrik nasional tidak cukup diukur dari berapa banyak unit yang terjual.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah elektrifikasi tersebut mampu membuat sistem transportasi Indonesia menjadi lebih aman, efisien dan berkelanjutan. Jika motor listrik hanya menggantikan motor bensin tanpa mengurangi jumlah kendaraan pribadi, persoalan kemacetan di perkotaan tetap akan ada. Karena itu, pengembangan motor listrik nasional idealnya berjalan beriringan dengan penguatan transportasi umum massal, khususnya di kota-kota besar.

Transportasi publik yang nyaman, terjangkau dan terintegrasi tetap menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Motor listrik dapat menjadi bagian penting dari transisi energi. Namun, kendaraan listrik bukan satu-satunya jawaban atas persoalan transportasi.

Tantangannya adalah bagaimana Indonesia memastikan elektrifikasi kendaraan tidak sekadar mengganti sumber energi, tetapi juga menghadirkan sistem mobilitas yang lebih aman, efisien, merata dan tidak semakin membebani jalan perkotaan. Jika itu dapat dilakukan, Motor Listrik Nasional bukan hanya menjadi produk otomotif baru, tetapi bisa menjadi bagian dari perubahan besar menuju sistem transportasi Indonesia yang lebih berkelanjutan.