RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat telah melayani rehabilitasi kepada lebih dari 128 ribu penyintas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang periode 2011 hingga Juli 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), pada Senin, 27 Juli 2026.

“Selama kurun waktu 2011 sampai 2026, kita melayani rehabilitasi lebih dari 128 ribu orang penyintas. Di mana kita berikan pendampingan, rehabilitasi, dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, tingginya jumlah penyintas yang ditangani menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masing menjadi persoalan serius di Indonesia.

Bahkan, kata dia, dalam kurun waktu 2024 hingga Juli 2026, Kemensos telah memberikan layanan rehabilitasi kepada lebih dari 3.000 korban TPPO.

“Itu artinya perdagangan orang masih belum berhenti dan karena itu perlu kolaborasi. Kami para pemangku kepentingan ingin memperkuat kolaborasi itu dalam aksi-aksi yang lebih nyata,” katanya.

Karena itu, Gus Ipul mengapresiasi peran Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas TPPO) yang selama ini aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para korban.

Ia menilai, pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Saya ingin mengucapkan rasa hormat sekaligus terima kasih kepada Ibu Saraswati selaku Ketua Umum Jarnas TPPO yang dalam beberapa tahun terakhir telah bergerak berkolaborasi dengan berbagai pihak,“ katanya.