RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendorong Kementrian UMKM untuk memperkuat pelatihan UMKM agar dapat naik kelas dan mendapat kepercayaan dari Perbankan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementrian UMKM, pada Senin 13 Juli 2026.

Ia menjelaskan, saat ini hanya sekitar 30 persen pelaku UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke kredit perbankan. Penyaluran kredit perbankan untuk UMKM tercatat senilai Rp1.485 triliun, yang didorong oleh relaksasi aturan SLIK oleh OJK yang mengecualikan pencatatan pinjaman di bawah Rp1 juta untuk memperluas akses pembiayaan.

Chusnunia menyebut, pihaknya mendapat banyak aspirasi dari para pelaku UMKM yang usahanya berjalan baik, namun ditolak untuk memperoleh kredit ban. Hal ini dikarenakan tidak memiliki agunan, laporan keuangan tidak tersedia, administrasi usaha belum tertib, belum memiliki legalitas usaha lengkap, riwayat kredit belum terbentuk, dan sebagainya. Akibatnya, pada pelaku UMKM beralih ke pinjaman informal, rentenir, hingga pinjaman online berbunga tinggi.

“Saya mengusulkan agar Kementrian UMKM lebih banyak membuat pelatihan, agar para pelaku UMKM bisa providekeuangannya, sehingga mendapat kepercayaan perbankan dan program ini harus nampak di anggaran tahun 2027,” katanya.

Ia juga menyoroti data OJK yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2024–2025, lebih dari separuh kredit UMKM nasional masih tersalurkan di Pulau Jawa. Hal yang sama juga ditunjukan pada data statsitik Perbankan Indonesia (Juni 2025) yang menunjukkan perbedaan yang mencolok terkait nilai kredit yang masih didominasi oleh para pelaku UMKM di Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Chusnunia pun meminta Kementrian UMKM membentuk Task Force. Hal ini bertujuan untuk membantu memberikan penilaian terkait kelayakan sebuah UMKM untuk mendapatkan dukungan Perbankan.

“Sekarang masalah layak dan tidak layak ditentukan masih ditentukan oleh Perbankan, mestinya Kementrian UMKM dapat menjadi orang tua yang membantu para pelaku UMKM,” ucapnya.