Polemik Bebas Visa, Komisi 7 DPR Dorong Kemenpar-Dirjen Imigrasi Cari Jalan tengah

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendorong Kementrian Pariwisata (Kemenpar) RI untuk berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi, terkait wacana perluasan bebas visa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan wisata.

“Dua-duanya memiliki niat baik polemik bebas visa menyiratkan benturan antara dua target besar negara, yakni pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan keamanan, karenanya diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan tidak mengorbankan keamanan nasional, namun tetap mampu mendatangkan devisa maksimal,” ujar Chusnunia, di Jakarta, pada Jumat 26 Juni 2026.

Ia pun memahami kekhawatiran dan evaluasi dari Dirjen Imigrasi, yang menilai bahwa kebijakan bebas visa untuk 169 negara pada masa lalu tidak berbanding lurus dengan lonjakan pendapatan devisa. Sebaliknya, setelah jumlah penerima layanan dibatasi menjadi 16 negara pada 2025, kunjungan wisatawan asing justru melonjak. Selain itu persoalan ancaman keamanan dan maraknya potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi kekhawatiran tersendiri.

Sebelumnya, Kemenpar RI meyakini kebebasan bebas visa merupakan instrumen penting untuk mendongkrak daya saing pariwisata nasional. Hal tersebut berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics terhadap kebijakan tahun 2016, di mana fasilitas bebas visa untuk 169 negara terbukti menaikkan permintaan wisatawan sebesar 24 persen dan membuka sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenpar RI mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 13,98 juta kunjungan. Angka tersebut diketahui tumbuh 10,44 persen dari periode sebelumnya. Sebanyak 72 persen berasal dari pasar utama dengan lima penyumbang terbesar, yakni Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste.

Meski demikian, secara volume, Indonesia masih jauh tertinggal dari raksasa ASEAN lainnya. Malaysia memimpin dengan 42,2 juta wisman. Kemudian, Thailand dengan 32,9 juta wisman, namun memimpin kualitas belanja turis premium dengan devisa fantastis mencapai US$44 miliar. Lalu Vietnam menjadi bintang baru regional dengan 21,1 juta wisman.

Lebih lanjut, Chusnunia menambahkan bahwa pelajaran dari Malaysia, Thailand dan Vietnam dapat dikolaborasikan. Hal ini demi mendapat jalan tengah yang berdampak pada peningkatan wisatawan dan devisa.

“Prinsip kami, Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas yang memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar mengejar kuantitas. Apabila Indonesia ingin menyaingi Malaysia dan Thailand, pekerjaan rumah utamanya tidak hanya pada persoalan bebas visa, tetapi juga pada ketersediaan konektivitas penerbangan langsung yang kompetitif dan kemudahan serta kualitas layanan pariwisata,” katanya.