Penutupan Pelintasan KAI Jakarta Picu Dilema Keselamatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya penutupan pelintasan sebidang yang tengah digencarkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, langkah ini dinilai penting demi keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menyimpan tantangan sosial, ekonomi, hingga persoalan konektivitas warga.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai penutupan pelintasan sebidang memang menjadi solusi ideal untuk menekan angka kecelakaan. Namun implementasinya tidak bisa dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam tulisannya, dikutip pada Jumat 22 Mei 2026, Djoko menjelaskan PT KAI Daop 1 Jakarta saat ini memiliki 429 titik pelintasan sebidang yang tersebar di wilayah Jabodetabek hingga Merak dan Cikampek. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 130 pelintasan yang berstatus tidak terjaga.

Data kecelakaan juga menunjukkan situasi yang masih mengkhawatirkan. Pada 2025 tercatat 54 kejadian kendaraan menemper kereta api, sementara hingga 1 Mei 2026 sudah terjadi 24 kasus. Selain itu, insiden orang menemper kereta api juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Djoko, penutupan pelintasan tanpa solusi pengganti berpotensi memunculkan persoalan baru. Salah satunya adalah kemacetan akibat perpindahan arus kendaraan ke jalan lain. Masyarakat juga harus memutar lebih jauh untuk menyeberangi rel, yang berdampak pada pemborosan waktu dan biaya perjalanan.

Ia juga menyoroti dampak terhadap ekonomi warga. Banyak pelintasan sebidang selama ini menjadi penghubung vital antarpermukiman dan pusat ekonomi mikro. Jika ditutup permanen tanpa akses pengganti, aktivitas sosial dan usaha kecil di sekitar kawasan rel dikhawatirkan ikut terdampak.

Selain itu, pembangunan flyover maupun underpass di wilayah padat seperti Jakarta dinilai tidak mudah. Keterbatasan lahan, keberadaan utilitas bawah tanah, hingga tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Djoko juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah terhadap anggaran keselamatan transportasi. Ia menilai keselamatan publik tidak boleh dikorbankan akibat pemangkasan anggaran yang tidak mempertimbangkan aspek keamanan transportasi.

“Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas,” tulis Djoko.