RRI.CO.ID, Jakarta - GERAK Jakarta membahas isu kepemimpinan perempuan dan keamanan di ruang publik, melalui penyelenggaraan talkshow bertema “Kartini Hari Ini: Perempuan Memimpin, Berdaya, dan Aman di Ruang Publik”, di Sekretariat GERAK, pada Senin 27 April 2026. Diskusi ini dipandu oleh Direktur Kerjasama Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri GERAK, Margaretta Putri, yang menghadirkan berbagai perspektif. Mulai dari kepemimpinan, pemenuhan hak, hingga keamanan perempuan di ruang fisik dan digital.

Melalui talkshow ini, Ketua Umum GERAK, Dhini Mudiani, mendorong agar diskusi mengenai perempuan tidak berhenti pada peringatan simbolik Hari Kartini, tetapi berlanjut menjadi komitmen nyata. Menurutnya, penting untuk melakukan kolaborasi lintas sektor, baik perempuan maupun laki-laki, pemerintah, komunitas, dan masyarakat, untuk menciptakan ruang publik yang aman, inklusif, dan setara.

“Talkshow ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kesadaran kolektif sekaligus mendorong langkah konkret dalam menghadirkan ruang yang tidak hanya terbuka, tetapi juga aman dan bermartabat bagi semua,” ujar Dhini.

Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Ninik Rahayu, menekankan bahwa peluang perempuan untuk memimpin semakin terbuka. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi tantangan struktural dan budaya, serta ekosistem yang belum sepenuhnya terbentuk.

“Perempuan bukan hanya ikut dalam sistem, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin. Tantangannya adalah memastikan sistem itu benar-benar inklusif, dan ekosistem tersebut harus saling mendukung dari berbagai pihak ” ujar Ninik.

Sementara itu, Pendiri Institute Sarinah, Eva Kusuma Sundari, menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi dan realita. Menurutnya, meskipun hak perempuan secara hukum telah diakui, namun pada implementasi di lapangan masih dihadapkan dengan berbagai hambatan.

“Persoalan perempuan hari ini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan, tetapi bagaimana aturan atau nilai nilai itu benar-benar dijalankan,dengan membangun kesadaran serta penerapan dari Sila Ke 2 Pancasila, ” kata Eva.

Dari sisi kebijakan, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa keamanan ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah. Pelecehan, baik secara verbal, non-verbal, maupin digital, dinilai masih sering terjadi dan dianggap sepele.

“Ruang publik belum sepenuhnya aman. Ini harus menjadi perhatian bersama. Dari sisi kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan dan memperbaharui regulasi pemda terkait PPAPP, sehingga ruang publik menjadi aman bagi semua” ucap Dwi Oktavia.

Sejarahwan sekaligus Dekan FIB UI 2021-2025, Bondan Kanumoyoso, menekankan bahwa perubahan tidak dapat hanya dibebankan pada perempuan. Kartini adalah Ibu Bangsa, dalam sejarahnya surat-surat Kartini yang tidak pernah terpublish sebenarnya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, jauh sebelum Soekarno atau Tan Malaka.

“Perjuangan Kartini bukan hanya untuk perempuan saja, namun juga untuk bangsa Indonesia yang tercerahkan. Maka Perubahan tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan laki-laki. Ini adalah tanggung jawab bersama, kepemimpinan perempuan tentu akan mempunyai nilai tersendiri dengan karakteristik yang berbeda dari laki laki,” ujar Bondan.

Diskusi ini juga menggarisbawahi bahwa kepemimpinan perempuan dan keamanan ruang publik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika perempuan merasa aman, maka ruang partisipasi akan terbuka lebih luas. Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan akan mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu keadilan dan perlindungan.