HWDI-Kemenkes RI Perkuat Akuntabilitas Wujudkan Pelayanan Kesehatan Inklusif

RRI.CO.ID, Jakarta - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif. Ketua HWDI, Revita Alvi, mengatakan bahwa sinergi tersebut berfokus pada upaya penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

“Kesepakatan ini memberi ruang bagi HWDI dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja lebih terarah dalam menyusun kebijakan pemenuhan standar pelayanan kesehatan, peningkatan literasi kesehatan, penguatan kemampuan tenaga kesehatan dan peningkatan untuk layanan,” ujar Revita, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara HWDI dan Kemenkes RI, di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu 9 September 2026.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini demi memastikan bahwa kebijakan yang disusun turut mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dengan beragam jenis disabilitas.

“HWDI berharap ada pelibatan bermakna dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk membawa pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sesuai ragam disabilitas serta kondisi di daerahnya,” kata Revita.

Adapun berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional per Februari 2026, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15 juta jiwa. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, Kemenkes RI, Indah Febrianti, menekankan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemenuhan hak serta aksesibilitas layanan kesehatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan.

“Fakta ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan aksesibilitas kesehatan yang merata di seluruh tingkatan layanan kesehatan tentu menjadi sangat penting untuk kita siapkan bersama secara bertahap,” ucap Indah.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, momen tersebut juga diisi dengan dialog publik yang menghadirkan narasumber dari HWDI, Kemenkes RI, serta International Budget Partnership (IBP) Indonesia. Dialog membahas tentang pengalaman perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya layanan reproduksi, berdasarkan survey di 48

Puskesmas.

Selain itu, dialog juga dilengkapi dengan pembahasan terkait upaya Kemenkes RI dalam pemenuhan layanan kesehatan Inklusif. Terakhir, dialog ditutup dengan pembahasan terkait program yang dilakukan untuk mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan.