RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia.

Plt. Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, mengatakan permasalahan ASN tidak hanya terkait jumlah, tetapi juga penyebaran yang belum merata di berbagai daerah.

Ia mencontohkan masih adanya sekolah yang kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas kesehatan yang menghadapi antrean panjang akibat keterbatasan tenaga.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah wilayah yang sangat besar.

Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Selain itu, sekitar 76 persen ASN saat ini berada di daerah, sehingga kebutuhan pemerintah daerah menjadi faktor dominan dalam perencanaan ASN secara nasional.

Ridwan menjelaskan, BKN telah melakukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi dan karakteristiknya, mulai dari wilayah perkotaan, industri, pertanian, hingga daerah terpencil dan rawan bencana.

Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perencanaan ASN tidak disamaratakan di seluruh wilayah.

“Kita tidak bisa satu kebijakan nasional berlaku untuk semua daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan ASN di wilayah perkotaan tentu berbeda dengan daerah kepulauan, perbatasan, maupun wilayah dengan potensi sumber daya alam tertentu.

Oleh karena itu, perencanaan ASN ke depan diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik tiap daerah agar layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan merata.