RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut Indonesia masih membutuhkan tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Plt. Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, mengatakan rasio ASN terhadap jumlah penduduk Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 2,4 persen, yang dinilai masih rendah dibandingkan negara lain.

“Untuk menopang Asta Cita, Indonesia perlu bergerak dari rasio 2,4 persen menjadi 3 atau 3,4 persen,” ujarnya dalam acara BKN Menyapa ASN Seri 26 yang disiarkan melalui YouTube BKN, Kamis, 16 April 2026.

Menurut Ridwan, kebutuhan ASN tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh kompleksitas wilayah dan kebutuhan layanan publik yang terus meningkat.

BKN telah melakukan simulasi kebutuhan ASN untuk beberapa tahun ke depan. Dalam skenario moderat, tambahan ASN diperkirakan mencapai sekitar 1,85 juta orang.

Sementara dalam skenario agresif transformasional, kebutuhan ASN dapat meningkat hingga hampir 3 juta orang.

Kebutuhan tersebut terutama difokuskan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis yang mendukung berbagai fungsi pemerintahan.

Namun demikian, Ridwan menegaskan bahwa penambahan ASN tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah, khususnya di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah ASN dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.