RRI.CO.ID, Jakarta - Amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista TNI/Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan seperti Peraturan Presiden (PP) tentang kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.

"Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri," jelas pengamat Intelijen Ridwan Habib di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Sektor senjata ringan seperti pistol, senapan serbu dan amunisi kaliber kecil merupakan contoh utama. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, MAGNUM dll serta senapan serbu seri SS (Senapan Serbu 1, 2, hingga model terbaru SS3) yang digunakan oleh TNI maupun Polri. Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian sejak beberapa tahun terakhir menegaskan agar kebutuhan senjata ringan standar dipenuhi dari produksi dalam negeri selama spesifikasinya terpenuhi.

Hasilnya pengadaan pistol dan senapan serbu untuk prajurit TNI/Polri tidak lagi bergantung pada impor. Bahkan, untuk kategori amunisi kecil (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm), Pindad telah meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan. Pada tahun 2020, Pindad mampu memproduksi hingga 400 juta butir peluru/tahun, naik dari 225 juta butir/tahun sebelumnya. "Untuk suku cadang (spareparts), kita sudah jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal dan tank kita sekarang banyak yang 'jeroannya' atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak, harus nunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan," lanjut Ridwan Habib.

Kapasitas ini terus ditingkatkan dengan modernisasi pabrik, ditargetkan mencapai 600 juta butir/tahun agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan TNI/Polri dan mengurangi harga satuan peluru. Pemerintah turut mendorong peningkatan kapasitas ini, antara lain dengan investasi penggantian mesin-mesin produksi amunisi yang sudah tua demi efisiensi dan penurunan biaya.

Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk perawatan alutsista juga menunjukkan kemajuan. "Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi. Nah, kebijakan kita sekarang kalaupun harus impor, mereka wajib kerjasama dengan pabrik lokal untuk bikin pabrik suku cadangnya disini," jelas Ridwan.

Jadi lanjut Ridwan targetnya bukan cuma 'beli barangnya', tapi 'kuasai rantai pasoknya'. "Kita sedang bangun ekosistem supaya kedepan, kalau ada situasi darurat, pertahanan kita tidak bisa 'dimatikan' lewat sanksi suku cadang oleh negara lain," tandas Ridwan.

Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal dan pesawat mulai dibuat didalam negeri melalui sinergi BUMN dan industri swasta. Sinergi antara BUMN dan industri swasta nasional menjadi kunci penguatan ekosistem ini.

Sejumlah perusahaan swasta kini berperan aktif sebagai pemasok komponen, suku cadang presisi, hingga alutsista pendukung. Salah satu contoh menonjol adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI).

Perusahaan swasta nasional ini telah memperoleh lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, serta suku cadang presisi bagi pesawat, kapal dan kendaraan taktis.

Pabrik PT NKRI di Bandung kini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri pertahanan nasional, dengan kemampuan memproduksi selongsong peluru, proyektil hingga komponen mekanik presisi. Keberadaan fasilitas ini memperkuat kemandirian industri hulu-hilir serta mendukung pemeliharaan alutsista tanpa ketergantungan pada pemasok luar negeri.

Peran PT NKRI mencerminkan implementasi nyata Pasal 11 dan Pasal 12 UU Industri Pertahanan, yang membuka ruang luas bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk terlibat langsung dalam produksi dan pengembangan industri pertahanan nasional. Selain itu, PT Republik Defensindo juga tercatat aktif memproduksi kendaraan khusus militer, mulai dari truk militer, rantis 4X4, hingga kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, perusahaan ini bekerja sama dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9X19 mm secara terpadu.

Disektor amunisi, pabrik swasta pertama Indonesia milik PT Sapta Inti Perkasa telah beroperasi sejak 2024 di Malang. Fasilitas ini mampu memproduksi hulu ledak (brass cup), selongsong dan merakit amunisi kaliber 5,56 mm serta 9 mm dengan target awal masing-masing 100 juta butir/tahun yang akan ditingkatkan bertahap hingga 500 juta butir per tahun.

Langkah ini krusial mengingat kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 5 miliar butir/tahun, jauh diatas kapasitas produksi tunggal Pindad. Kehadiran lini produksi swasta diharapkan mampu menutup kesenjangan tersebut dan sepenuhnya menghapus ketergantungan impor amunisi di masa depan.

Tren serupa juga terlihat pada produksi suku cadang kendaraan tempur, kapal patroli, drone hingga sistem elektronik seperti Remote Control Weapon Station (RCWS) yang telah digunakan oleh Kementerian Pertahanan. Secara keseluruhan, kemajuan ini menandai pergeseran strategis : sejumlah item krusial seperti senjata ringan, amunisi dan komponen tertentu kini 100% diproduksi didalam negeri sehingga anggaran pengadaan tidak lagi mengalir ke luar negeri.