Legislator DKI Terima 265 Pengaduan Desil

RRI.CO.ID, Jakarta - Perubahan data kesejahteraan warga Jakarta dalam kategori desil, menuai sorotan. Sejumlah warga mengaku kategori desilnya tiba-tiba naik. Padahal, tak pernah didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS), untuk pendataan maupun survei kondisi ekonomi.

Persoalan itu tercermin dari 265 laporan warga yang diterima DPRD DKI Jakarta, sepanjang Juli hingga September 2026. Warga meminta perbaikan data, karena kategori desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengatakan, perubahan kategori secara mendadak, menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. “Banyak warga mengalami kenaikan kategori secara tiba-tiba,” ujar August di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, persoalan itu muncul, seiring penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah, untuk memadankan berbagai basis data sosial ekonomi masyarakat. August mengakui, penerapan DTSEN diperlukan, agar data warga lebih terintegrasi.

Namun, akurasi data tetap harus melalui verifikasi dan validasi di lapangan. Sebab, DPRD DKI menerima laporan warga, yang mengaku tidak pernah didatangi petugas untuk pendataan.

Akan tetapi, kategori desil justru berubah. “Ada masyarakat yang mengaku tidak disurvei petugas di lapangan,” ucap August.

Ia meminta Pemprov DKI membuka mekanisme sanggah, bagi warga yang keberatan terhadap perubahan kategori desil. Dengan begitu, warga tidak hanya menerima perubahan kategori desil tanpa kesempatan mengoreksi.