Abu Vulkanik, Ade Suherman Desak Evaluasi Ketahanan Logistik Pangan Jakarta

RRI.CO.ID, Jakarta - Paparan abu vulkanik yang menjangkau sebagian wilayah Jakarta, mendapat perhatian dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman. Menurutnya, mitigasi tidak boleh berhenti pada pembagian masker dan imbauan kesehatan, tetapi juga harus menyasar kesiapan transportasi publik, serta rantai pasok pangan Jakarta.

Ade menilai, dalam kondisi paparan abu vulkanik, pemerintah perlu memastikan operasional transportasi massal, dan distribusi bahan pangan tetap berjalan. Abu vulkanik mengandung partikel halus, yang dapat memengaruhi sistem penyaringan udara, mesin kendaraan, maupun komponen tertentu, apabila paparan berlangsung dalam jumlah dan durasi yang signifikan.

“Jakarta sedang berproses menuju kota global. Karena itu, standar ketahanan infrastrukturnya juga harus diuji dalam berbagai skenario kedaruratan, termasuk ketika terjadi paparan abu vulkanik. Jangan sampai kita hanya fokus membagikan masker, tetapi lupa memastikan transportasi publik dan distribusi pangan tetap aman dan berjalan,” ujar Ade Suherman, Senin, 7 September 2026.

Menurut ade, terdapat sejumlah langkah preventif yang perlu segera dilakukan oleh Pemprov DKI, bersama BUMD dan operator terkait. Pertama, evaluasi sistem filtrasi dan perawatan armada transportasi publik.

Ade meminta PT Transportasi Jakarta dan operator moda transportasi lainnya, melakukan pemeriksaan terhadap sistem filter udara, intake mesin, sistem pendingin, serta komponen kendaraan. Yang berpotensi terdampak paparan abu vulkanik.

“Ini harus dicek secara teknis. Jangan menunggu ada kendaraan yang mengalami gangguan, baru dilakukan pemeriksaan. Kalau diperlukan, jadwal pemeriksaan dan penggantian filter harus disesuaikan, dengan kondisi paparan di lapangan,” katanya.

Kedua, pastikan keamanan rantai pasok pangan Jakarta. Ade meminta Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan instansi terkait, mengantisipasi potensi paparan abu pada proses distribusi, terutama pada komoditas pangan yang ditangani, atau dibongkar di ruang terbuka.

“Jakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari wilayah penyangga. Karena itu, mitigasi tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi harus melihat seluruh rantai pasoknya. Proses pengangkutan, bongkar muat, penyimpanan sampai distribusi ke konsumen, harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan,” kata Ade.

Ketiga, siapkan panduan teknis bagi kendaraan logistik dan angkutan umum. Menurut Ade, pemerintah perlu memberikan pedoman kepada operator, mengenai langkah perawatan kendaraan selama terjadi paparan abu vulkanik, sehingga aktivitas transportasi dan distribusi tidak terganggu.

“Transportasi publik dan kendaraan logistik adalah urat nadi aktivitas ekonomi Jakarta. Kalau mobilitas terganggu, dampaknya bukan hanya kepada penumpang, tetapi juga kepada perdagangan, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, langkah preventif harus dilakukan sejak awal,” katanya.

Ade juga meminta agar mitigasi abu vulkanik, tidak hanya menjadi respons sesaat. Menurut dia, Pemprov DKI perlu memiliki SOP lintas sektor, yang mengatur respons ketika terjadi kondisi darurat, yang berpotensi mengganggu transportasi dan distribusi pangan.

“Ini momentum untuk mengevaluasi kesiapan kita. Apakah SOP yang ada sudah cukup? Apakah operator memiliki standar perawatan ketika terjadi paparan abu vulkanik? Bagaimana mekanisme pengawasan distribusi pangan? Semua itu harus jelas,” katanya.

Ade mengatakan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan mendorong instansi dan BUMD terkait, untuk memastikan aspek mitigasi itu, masuk dalam sistem manajemen operasional. Khususnya pada sektor transportasi dan pangan.

“Prinsipnya sederhana, kita jangan menunggu gangguan terjadi baru bergerak. Jakarta harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi risiko sejak awal, termasuk terhadap ancaman yang mungkin jarang terjadi, tetapi memiliki dampak besar,” ucap Ade.