Ade Suherman: Jakarta Harus Lebih Mandiri Secara Fiskal

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Suherman, menyampaikan sejumlah catatan strategis, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan Ade, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menunjukkan komitmen Pemprov, dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, Ade Suherman menegaskan, opini WTP tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah indikator kinerja fiskal, yang perlu mendapatkan perhatian serius, agar Jakarta semakin kuat dan mandiri secara keuangan.

“WTP adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBD, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita masih menemukan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi,” ujar Ade Suherman.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKS, adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 94,76 persen, dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah, yang hanya terealisasi 91,62 persen.

Ade menilai kondisi itu menunjukkan perlunya terobosan baru, dalam optimalisasi pendapatan daerah. Terutama di tengah tantangan berkurangnya ketergantungan Jakarta, terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

“Jakarta memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Karena itu, inovasi dalam optimalisasi penerimaan daerah harus terus diperkuat, agar kemampuan fiskal Jakarta semakin mandiri,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), yang hanya mencapai 73,54 persen, serta Pajak Rokok sebesar 80,07 persen dari target. Selain itu, optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dinilai masih memiliki ruang yang cukup besar, melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan yang lebih baik.

Di sisi lain, Ade memberikan apresiasi atas capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang berhasil melampaui target hingga 103,31 persen, atau sekitar Rp321 miliar di atas target.

Selain sisi pendapatan, Fraksi PKS juga memberikan perhatian, terhadap realisasi belanja daerah, yang hanya mencapai 88,51 persen dari total pagu APBD, atau sekitar Rp76,10 triliun dari total anggaran Rp85,08 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar Rp8,97 triliun anggaran yang belum terserap, hingga akhir tahun anggaran.

Fraksi PKS secara khusus menyoroti sejumlah proyek, yang belum terlaksana secara optimal, termasuk pembangunan Puskesmas Kelurahan Cipedak di Jagakarsa, yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat setempat. “Anggaran yang sudah direncanakan harus mampu diterjemahkan menjadi program, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ade.

Fraksi PKS juga meminta evaluasi terhadap sejumlah program prioritas, atau quick win Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai belum menunjukkan dampak optimal bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah operasional RDF Rorotan, pengembangan RSUD Internasional Cakung, pemasangan CCTV lingkungan, program kantin sehat, hingga pelaksanaan job fair tingkat kecamatan.

Menutup pandangannya, Ade Suherman mengingatkan, Jakarta ke depan akan menghadapi tantangan fiskal yang semakin besar, seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dan perubahan posisi Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota negara.

Karena itu, menurutnya, penguatan PAD, optimalisasi aset daerah, peningkatan kontribusi BUMD, serta efisiensi belanja harus menjadi agenda bersama, antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jakarta harus menjadi daerah yang semakin mandiri secara fiskal. Setiap potensi pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap anggaran yang dibelanjakan, harus benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucap Ade Suherman.