RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah menyiapkan pos anggaran khusus, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes) non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu, penyesuaian gaji Nakes non-ASN, punya kepastian pendanaan dalam APBD, bukan bergantung pada kebijakan yang bersifat sementara.

Ketua Komisi E, Muhammad Subki menyampaikan usulan itu, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat membahas KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2027, beberapa waktu lalu. “Kami perjuangkan rumah anggaran khusus, untuk penyesuaian gaji Nakes non-ASN,” ujar Subki.

Menurut dia, penyelesaian masalah kesejahteraan Nakes non-ASN, tidak cukup melalui kebijakan penganggaran tahunan. Pemprov DKI perlu membangun skema yang lebih pasti. Sehingga, hak dan pendapatan Nakes non-ASN punya dasar pendanaan yang jelas.

Selain anggaran, Komisi E juga meminta Pemprov DKI mempercepat harmonisasi regulasi, terkait pengelolaan Nakes non-ASN. Mencakup integrasi Pergub Nomor 221 Tahun 2016, dan Pergub Nomor 122 Tahun 2020.

Langkah itu untuk menyelaraskan aturan mengenai penghasilan pegawai non-ASN bidang kesehatan, dan manajemen risiko di lingkungan Pemprov DKI. “Pergub 221 Tahun 2016 dan 122 Tahun 2020 perlu segera diintegrasikan,” kata Subki.

Selain itu, Komisi E meminta kepastian pemenuhan hak ketenagakerjaan Nakes non-ASN. Termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Menurut Subki, pemberian hak tersebut harus ada landasan hukum, agar tidak menimbulkan ketidakpastian. “Gaji ke-13 dan THR harus jelas sesuai ketentuan,” ucap dia.