RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD sektor transportasi, dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, menurutnya, capaian itu tidak boleh membuat semua pihak terlena, karena masih terdapat pekerjaan besar, untuk mewujudkan transportasi publik sebagai pilihan utama masyarakat.

Hal itu disampaikan Ade Suherman, dalam pembahasan bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), di Komisi B DPRD DKI Jakarta, terkait proyeksi kinerja perusahaan. Dan arah pengembangan transportasi publik ke depan.

Menurut Ade, jika proyeksi jumlah pelanggan Transjakarta tahun 2026, mencapai sekitar 438 juta perjalanan, maka rata-rata terdapat sekitar 1,2 juta pelanggan setiap hari. Apabila dihitung sebagai perjalanan pergi dan pulang, jumlah pengguna aktif diperkirakan sekitar 600 ribu orang per hari.

Bahkan jika digabungkan dengan pengguna MRT Jakarta dan LRT Jakarta, jumlahnya diperkirakan baru sekitar 700 ribu pengguna harian, atau sekitar 6 persen dari total populasi Jakarta, dan angka itu masih mencakup komuter dari wilayah penyangga.

“Kita tentu mengapresiasi peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Namun Jakarta belum bisa bernapas lega. Kalau dihitung secara riil, pengguna aktif transportasi umum setiap hari masih relatif kecil, dibandingkan jumlah penduduk dan target yang ingin kita capai,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2026.

Ade mengingatkan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), menargetkan 60 persen pergerakan orang menggunakan transportasi umum, pada tahun 2030. Menurutnya, target itu hanya dapat dicapai, apabila seluruh kebijakan transportasi saling mendukung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menyoroti proyeksi pertumbuhan pelanggan Transjakarta yang mulai melambat. Setelah diproyeksikan mencapai sekitar 438 juta pelanggan pada 2026, target tahun 2027 hanya bertambah sekitar 4 juta pelanggan, atau kurang dari 1 persen.

“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kita merasa cukup dengan kenaikan jumlah penumpang setiap tahun, padahal laju pertumbuhannya justru mulai melambat. Kalau tren ini dibiarkan, target nasional 60 persen pengguna transportasi umum pada 2030, akan semakin sulit dicapai,” katanya.

Ade menilai, keberhasilan transportasi publik tidak cukup hanya dengan meningkatkan layanan, atau menambah subsidi. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kebijakan transportasi berjalan selaras, melalui strategi push and pull yang konsisten.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran Public Service Obligation (PSO), yang sangat besar kepada BUMD sektor transportasi, sebagai bentuk keberpihakan terhadap layanan angkutan umum. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah kebijakan yang berpotensi mengurangi dorongan masyarakat, untuk beralih dari kendaraan pribadi.

“Pemprov DKI telah mengalokasikan PSO, yang nilainya mencapai lebih dari Rp5 triliun, kepada BUMD sektor transportasi. Anggaran sebesar itu harus diiringi dengan kebijakan yang konsisten,” katanya.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, tetapi di sisi lain masih ada kebijakan, yang justru membuat penggunaan kendaraan pribadi semakin menarik. Seluruh instrumen kebijakan harus bergerak ke arah yang sama,” tambahnya.

Salah satu yang disoroti Ade adalah perlunya evaluasi, terhadap kebijakan pengecualian kendaraan listrik, dari aturan ganjil-genap. Menurutnya, seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik di jalan, pemerintah perlu mengkaji kembali efektivitas kebijakan itu, terhadap target pengurangan kemacetan, dan peningkatan penggunaan transportasi umum.

Selain itu, Ade meminta Transjakarta menyusun kajian yang lebih komprehensif, mengenai efektivitas strategi push and pull, termasuk pengembangan rute Mikrotrans di kawasan yang belum terlayani, peningkatan konektivitas antarmoda, serta kemudahan akses pejalan kaki menuju halte dan stasiun.

“Transportasi umum harus menjadi pilihan yang paling mudah, paling nyaman, dan paling efisien. Kita ingin masyarakat berpindah ke angkutan umum bukan karena terpaksa, tetapi karena memang layanannya lebih baik, daripada menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, target Jakarta yang lebih lancar, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan dapat benar-benar terwujud,” katanya.

Ade juga mengapresiasi proyeksi peningkatan pendapatan, dan kontribusi dividen Transjakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, peningkatan kinerja keuangan, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ade menegaskan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal, penguatan layanan transportasi publik, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi efektivitas kebijakan. Sehingga setiap rupiah APBD yang dialokasikan, mampu menghasilkan peningkatan jumlah pengguna, dan kualitas pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

“Target kita bukan sekadar menambah jumlah penumpang, tetapi mengubah budaya mobilitas masyarakat Jakarta. Ketika transportasi umum semakin mudah diakses, nyaman, tepat waktu, dan didukung kebijakan yang konsisten, maka target 60 persen penggunaan transportasi umum pada 2030, bukan sekadar angka, melainkan sesuatu yang bisa kita capai bersama,” ucapnya.