RRI.CO.ID, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) DPRD DKI Jakarta, mengadakan rapat kerja lanjutan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rapat kali ini fokus pada optimalisasi penyaluran Program CSR. Sehingga lebih terukur, sinkron, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Pansus, Ghozi Zulazmi menyatakan, rapat kali ini secara khusus membahas kontribusi BUMD, dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Jakarta. “Objeknya adalah BUMD yang ada di Jakarta,” ujar Ghozi, Selasa, 28 April 2026.

Menurut dia, penyaluran CSR harus terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. “Sinkron dengan RPJMD-nya,” kata Ghozi.

Hasil evaluasi sementara, lanjut dia, menunjukkan masih ada Program CSR yang tidak tepat sasaran. DPRD DKI menemukan penyaluran CSR di luar wilayah DKI Jakarta.

Menurutnya, hal itu lebih fokus pada produktivitas usaha, dibandingkan kepentingan masyarakat. “Bukan murni untuk masyarakat. Contohnya untuk petani di Indramayu,” kata Ghozi.

Selain itu, Ghozi juga menyatakan, regulasi yang mengatur pelaksanaan TJSL di tingkat daerah, belum mutkahir. Pergub Nomor 112 Tahun 2013, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi nasional. “Sangat jauh banget,” ucap Ghozi.

Ke depan, harap Ghozi, Program CSR BUMD lebih terarah. Selaras dengan prioritas pembangunan Gubernur DKI Jakarta. Termasuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yang belum terakomodasi dalam APBD.