RRI.CO.ID, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), bersama eksekutif dalam rangka persetujuan tukar menukar Barang Milik Daerah (BMD), oleh PT. Binara Guba Mediktama. Dalam rapat yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memimpin Rapimgab, didampingi Wakil Ketua Komisi C Tri Waluyo, dan Sekretaris Komisi C Ismail.

Objek tukar menukar aset BMD yaitu, Tanah Taman Puspita Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lahan seluas 4 ribu meter dengan nilai sebesar Rp148,7 miliar itu, akan ditukar dengan tanah dan bangunan yang berada di 10 wilayah DKI Jakarta, senilai Rp163,6 miliar.

Khoirudin menjelaskan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 287 tahun 2026, tentang tukar menukar barang daerah berupa tanah, dengan barang pengganti milik PT. Binara Guna Mediktama. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Dengan begitu, kata Khoirudin, pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan telah mendapat persetujuan DPRD. Yakni berupa tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5 miliar.

“Pasal 388 Ayat 4 menyatakan, bahwa alat tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD. Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C, Tri Waluyo, mengimbau agar proses tukar menukar BMD tidak menyalahi aturan berlaku. Sehingga proses berjalan lancar dan bermaanfaat untuk warga Jakarta. “Saya ingatkan proses ini tidak menyalahi prosedur hukum,” ucap Tri.

Eksekutif yang hadir dalam rapat tersebut, di antaranya perwakilan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Biro Hukum Setda DKI Jakarta. Turut hadir perwakilan PT. Binara Guba Mediktama.