RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), harus berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjamin kedaulatan negara atas air. Hal itu disampaikan Ismail, dalam forum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi, terhadap Raperda SPAM, Senin, 13 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Ismail menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menghadirkan Raperda sebagai penguatan landasan hukum pengelolaan air minum. Sekaligus mendorong percepatan target 100 persen layanan perpipaan.

Namun demikian, ia mengingatkan substansi regulasi tidak boleh bergeser dari prinsip dasar. Yakni air merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara.

“Raperda ini harus benar-benar menjamin kedaulatan rakyat atas air. Bukan menjadi pintu masuk terselubung bagi praktik monopoli oligarki, yang dibungkus dalam narasi pengaturan teknis layanan,” ujar Ismail.

Dalam Pemandangan Umum tersebut, Ismail juga mengungkap kondisi eksisting layanan air di Jakarta, yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ia menyebut, cakupan layanan perpipaan baru mencapai sekitar 65,85 persen, sementara tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) masih berada di angka 46,67 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perbaikan tata kelola, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. “Jika kondisi ini dibiarkan, maka target layanan 100 persen hanya akan menjadi ilusi kebijakan,” katanya.

Selain itu, Ismail juga menyoroti krisis air tanah yang semakin mengkhawatirkan. Mulai dari intrusi air laut, pencemaran limbah, hingga penurunan muka tanah akibat eksploitasi berlebihan.

Dalam perspektif pembangunan Jakarta sebagai kota global, ia menegaskan layanan air minum, merupakan indikator utama yang tidak bisa diabaikan. “Jakarta sebagai kota global harus mampu menghadirkan layanan air yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh warga,” katanya.

Ismail menegaskan, persoalan air bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral negara, dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. “Setiap tetes air harus menjadi manifestasi keadilan. Inilah fondasi utama, jika Jakarta ingin benar-benar menjadi kota global yang inklusif dan berdaya saing,” ucapnya.