RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menilai pemberian sanksi Surat Peringatan Pertama (SP 1), terhadap petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), yang menggunakan foto AI untuk membalas aduan warga, tidak cukup. Sebab, masalah parkir liar harusnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau Dinas Perhubungan (Dishub).

Karena itu, kata Kevin, Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) tidak dapat hanya menyalahkan sang petugas PPSU-nya saja. “Sedari awal, masalah parkir liar ini harusnya ditangani oleh petugas-petugas Satpol PP atau Dishub. Dan bukan oleh petugas PPSU yang punya tugas-tugas lainnya. Jadi, tidak bisa masalah ini berhenti di situ saja,” ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.

“Harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh juga, terhadap unit Satpol PP dan Dishub di wilayah terkait. Kemudian juga bagaimana dengan pertanggungjawaban pihak kelurahan. Ini jangan dianggap enteng, karena telah dengan nyata merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kita,” sambungnya.

Kevin menekankan, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat hanya mencari ‘kambing hitam’ saja. Menurutnya, insiden penggunaan foto AI untuk membalas aduan warga melalui aplikasi JAKI, yang terjadi di Jakarta Timur (Jaktim) beberapa waktu lalu, merupakan buah dari kegagalan sistemik.

“Permasalahan ini sistemik. Dengan perkara ini ditindaklanjuti bukan oleh dinas-dinas yang berwenang saja, menunjukkan kalau ada sesuatu yang salah. Jadi, ini sekali lagi harus ada upaya yang serius untuk memperbaiki pelayanan publik di Jakarta,” katanya.

“Masalahnya jadi melebar. Kalau tidak ada keseriusan dalam mengatasinya, pantas saja Jakarta ini selalu kesulitan dalam mengurusi parkir liar, yang terjadi di seantero wilayahnya,” ucapnya.