RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menanggapi rencana mewajibkan bangunan-bangunan di atas 4 lantai, harus punya kamera pengawas (CCTV), yang terhubung dengan sistem Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Legislator dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, mengingatkan Gubernur Jakarta Pramono untuk tidak melupakan janji kampanyenya, memasang CCTV di setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

“Jangan lupa bahwa Mas Pram (Pramono Anung) dan Bang Rano (Rano Karno) pernah berjanji, untuk memasang CCTV di setiap RT/RW. Sampai dengan saat ini, penerapannya masih jadi pertanyaan,” ujar Justin dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 April 2026.

“Waktu itu, Pemprov DKI pernah mengubah wacananya menjadi pemasangan CCTV secara keseluruhan. Ini pun tidak jelas apa yang dimaksud dengan keseluruhan itu,” tambahnya.

Sebab, Justin menilai keamanan di wilayah pemukiman warga juga tidak kalah penting, dibandingkan dengan bangunan-bangunan bertingkat. “Tapi alih-alih memberikan penjelasan dan melaksanakan program yang dijanjikannya, sekarang mas Pram malah ingin menambah peraturan baru, bagi bangunan-bangunan di atas 4 lantai, untuk memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem punya Pemprov DKI,” katanya.

“Ya sebenarnya bagus-bagus saja untuk meningkatkan keamanan di Jakarta. Tapi bagaimana dengan program-program yang telah dijanjikan,” sambungnya.

Justin menekankan, kejahatan masih sering terjadi di lingkungan-lingkungan pemukiman warga. Antara lain, tawuran, penjualan obat-obatan terlarang, sampai dengan pencurian-pencurian.

Adapun anggaran Pemprov DKI Jakarta, untuk menyediakan cakupan CCTV yang luas juga terbatas. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp186,4 M, untuk mengadakan sewa jasa CCTV.

Karena itu, Justin mendorong agar Pemprov DKI Jakarta meninjau kembali prioritasnya, supaya persebaran CCTV di Jakarta juga mencakup masyarakat secara luas. Terutama warga-warga yang tinggal di daerah-daerah rentan terhadap kriminalitas.