RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman menegaskan, puluhan ribu aspirasi masyarakat hasil masa reses, tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Melainkan harus menjadi prioritas, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Ade Suherman, usai Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Masa Reses Ke-2, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Senin, 30 Maret 2026. Dalam laporan itu, tercatat sebanyak 24.533 usulan masyarakat, dihimpun selama delapan hari pelaksanaan reses, pada Februari 2026, atau meningkat sekitar 1,31 persen, dibandingkan periode sebelumnya.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah suara rakyat yang harus dijawab. Jangan sampai aspirasi sebanyak ini, hanya berhenti di meja administrasi ,tanpa realisasi di lapangan,” ujar Ade Suherman.

Ia menilai, peningkatan jumlah usulan, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat, sekaligus harapan besar terhadap kehadiran pemerintah, dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Namun demikian, Ade mengingatkan, selama ini masih terdapat kesenjangan, antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.

“Kita sering melihat aspirasi diserap dengan baik, tetapi implementasinya tidak maksimal. Ini yang harus dibenahi. Pemerintah harus memastikan, setiap usulan yang prioritas benar-benar dieksekusi,” katanya.

Ade menyatakan, aspirasi warga didominasi oleh persoalan mendasar. Seperti ekonomi, infrastruktur, hingga layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Pada sektor perekonomian dan kesejahteraan, warga meminta kemudahan akses permodalan bagi UMKM, pasar murah yang berkelanjutan. Serta perhatian terhadap kesejahteraan kader Posyandu, Dasawisma, dan Jumantik.

Sementara pada sektor pembangunan dan lingkungan, masyarakat mengeluhkan persoalan klasik yang belum tuntas. Seperti drainase penyebab banjir, kabel utilitas semrawut, minimnya penerangan jalan, hingga kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni.

“Artinya apa? Masalah dasar ini masih berulang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada, belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat,” katanya.

Di bidang keamanan dan ketertiban, warga menginginkan penertiban parkir liar, serta penguatan sistem keamanan lingkungan. Sedangkan pada sektor pendidikan dan kesehatan, muncul dorongan percepatan penyaluran KJP, evaluasi PPDB, hingga layanan ambulans gratis.

Ade menegaskan, seluruh aspirasi tersebut telah masuk dalam sistem e-Musrenbang, dan akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD serta RAPBD. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut, tidak berhenti pada tahap perencanaan.

“Jangan sampai e-Musrenbang hanya menjadi tempat menumpuk usulan, tanpa kejelasan realisasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata, bukan sekadar daftar panjang program,” katanya.

Ia pun memastikan, DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi pengawasan, secara maksimal untuk mengawal. Agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret.

“Kami di DPRD tidak akan berhenti pada penyerapan aspirasi. Kami akan kawal sampai tahap pelaksanaan. Karena yang ditunggu masyarakat bukan janji, tetapi hasil nyata,” ucap Ade Suherman.