RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi A DPRD DKI Jakarta, menyoroti Akurasi data kependudukan, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos), kepada warga tepat sasaran. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan, Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi A, Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting. Hal itu supaya berbagai program bantuan pemerintah daerah, dapat diterima masyarakat yang berhak.

“Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” ujar Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengaku masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta, tetapi berdomisili di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, dalam penyaluran bantuan sosial.

“Jangan sampai bantuan warga yang tinggal di luar daerah, menerima dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta, justru tidak sampai,” kata Sutikno.

Karena itu, lanjutnya, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan, harus dilanjutkan. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Data tersebut perlu ditelusuri dan dijalankan. Agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.