RRI.CO.ID, Jakarta - Tiga taman nasional, yakni Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Penetapan ini menjadi bukti awal, keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional, dalam mendorong model pendanaan yang lebih inovatif, untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi.

Upaya satgas dalam memperkuat Taman Nasional tersebut, dibahas dalam dialog Satgas bersama para pemimpin redaksi media nasional, di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. Dialog ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi.

Menhut Raja Antoni mengatakan, pembentukan BLU memungkinkan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing taman nasional, dapat kembali dimanfaatkan untuk kawasan tersebut. Selama ini, penerimaan dari tiket masuk wisata, tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan masuk ke kas negara. Sehingga belum tentu seluruhnya kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

“Dengan BLU ini, apa yang didapatkan di Komodo, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru itu bisa balik lagi kepada alam. Untuk memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konservasi, dan lain sebagainya,” ujar Menhut Raja Antoni.

Ia menyebut penetapan tiga taman nasional sebagai BLU, merupakan hasil kerja cepat Satgas Pembiayaan Taman Nasional, yang baru dibentuk. “Ini salah satu keberhasilan satgas ini. Baru terbentuk, langsung kita proses untuk BLU, ternyata tiga ini sudah bisa langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan, dan menjadi BLU,” katanya.

Menhut Raja Antoni menambahkan, pemerintah juga mulai mengembangkan skema pembiayaan kreatif, melalui blended financing, yakni pendanaan yang mengombinasikan dukungan APBN, dengan pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, maupun investasi. Menurutnya, pendekatan ini akan memperkuat pendanaan konservasi, tanpa hanya bergantung pada anggaran negara.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan satgas dibentuk untuk mencari terobosan pembiayaan, bagi 57 taman nasional di Indonesia. Ia menyebut, Presiden menginginkan pengelolaan seluruh taman nasional, diperkuat melalui skema pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan. “Presiden punya ide, kalau bisa seluruh 57 taman nasional kita, cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai,” kata Hashim.

“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan, agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan, bagi masyarakat sekitar kawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Investasi, Mari Elka Pangestu, menegaskan skema pembiayaan tersebut, bukan bertujuan mengomersialkan taman nasional. Menurutnya, pendanaan baru justru diarahkan untuk memperkuat konservasi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta menjaga spesies-spesies prioritas Indonesia yang terancam punah. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan (ecosystem services), juga diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, bagi kawasan konservasi maupun masyarakat di sekitarnya.